Merdeka.com - Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) menyayangkan tindakan Presiden terpilih Joko Widodo ( Jokowi ) yang menunjuk mantan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) AM Hendropriyono sebagai penasihat Tim Transisi Jokowi - JK. Pasalnya, Hendropriyono diduga juga menjadi salah satu pelaku kejahatan kemanusiaan di Talangsari tahun 1989.

"KontraS prihatin dengan pilihan-pilihan tindakan Joko Widodo paska ketetapan KPU sebagai Presiden terpilih 2014-2019. Pertama, soal penunjukan Hendropriyono sebagai penasehat Tim Transisi Joko Widodo," ujar Koordinator Kontras Haris Azhar kepada merdeka.com di Jakarta, Minggu (10/8).

Haris mengatakan Hendropriyono juga diduga terlibat dalam upaya pembunuhan Munir saat menjabat sebagai kepala BIN. Sepatutnya, lanjut dia, Jokowi menyusun agenda transisi, salah satunya soal penanganan keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM bukan bersiasat kuasa dengan pelaku pelanggar HAM.

KontraS juga mempertanyakan apa agenda transisi antara SBY dengan Joko Widodo. "Apa yang dijadikan agenda transisi? Apa ukuran dan cara penyusunan prioritasnya? Kenapa RPJM dijadikan rujukan? Lalu apa pentingnya Hendro ada dalam tim tersebut?" kata dia.

Haris menduga agenda kerja antara Presiden SBY dengan pihak Jokowi hanya upaya perluasan kuasa baik dari pihak Jokowi maupun SBY. Jokowi butuh kekuatan lebih dari SBY untuk hadapi oposisi dan SBY sendiri melihat peluang masuk dalam pemerintahan dari Jokowi .

"Hendro saya duga sebagai penghubung komunikasi antara Joko dan SBY. Pantas saja kasus Munir dan Talangsari tidak progres," pungkas dia.