Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Konflik internal partai warnai pendaftaran calon kepala daerah

Konflik internal partai warnai pendaftaran calon kepala daerah ilustrasi merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Pendaftaran calon kepala daerah untuk pilkada serentak 9 Desember tidak hanya diwarnai kericuhan, seperti di KPU Kabupaten Manggarai Barat. Tetapi juga konflik di internal partai.

Konflik internal terjadi antara lain seperti yang dialami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Jember dan Partai Demokrat di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyebabnya antara lain karena Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai tidak mengusung kader sendiri di pilkada atau keputusan DPP ditolak oleh pengurus di daerah.

Di Jember, PDIP mengusung pasangan Faida - Muqit Arief, yang bukan kader banteng moncong putih. Hal ini memicu kemarahan kader setempat sehingga secara spontan menyegel Kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Jember, Sabtu (25/7).

Faida - Muqit Arief diketahui berlatar belakang profesional. "Itu kekecewaan teman-teman. Teman-teman diajak ke sana karena untuk partai. Tak ada keinginan menyegel sebelumnya, itu spontanitas," kata Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDIP Mumbulsari Jember, Supardi, saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Selasa (28/7).

Beberapa PAC PDIP Jember tersebut, menurut Supardi, telah geram karena jauh hari pasangan Faida-Muqit Arief belum pernah berkontribusi bagi PDIP. Bahkan lebih dari itu rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dianggap telah melangkahi amanat Kongres PDIP IV di Bali.

"Itu dua duanya bukan kader. Kakek nenek moyangnya tak pernah nyoblos PDIP. Tak pernah berjuang demi PDIP. Kader terbaik malah belum direkom. Ini menyalahi amanat Kongres Bali, Kongres IV. Amanat di Kongres yang diajukan ialah kader PDIP," ucapnya.

Di sisi lain Ketua DPC PDIP Jember, Tabrani membenarkan adanya perusakan dan penyegelan Kantor DPC Jember tersebut. Namun menurut Tabrani, saat perusakan terjadi seluruh Pengurus DPC PDIP Jember tengah berada di Surabaya. Mereka diundang Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Jawa Timur untuk mempersiapkan Pilkada serentak 2015.

"Kantor dalam kondisi kosong. Sama sekali tidak ada orang DPC. Teman-teman PAC datang menyuarakan agar yang direkomendasikan kader sendiri bukan kalangan di luarnya. Mereka coret-coret dan menyegel kantor," tandasnya.

Sementara itu, Partai Demokrat juga bergolak di NTT lantaran DPP partai menetapkan pasangan Thobias Uly dan Yusuf Dominggus Lado untuk maju dalam Pilkada di Sabu Raijua. Keputusan DPP ini ditolak oleh DPD Partai Demokrat NTT.

"DPD Partai Demokrat NTT dalam rapat sudah sepakat untuk mengajukan protes melalui surat nomor 64, karena penetapan calon tidak sesuai dengan mekanisme partai," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat NTT Jonathan Kana, di Kupang, kemarin, seperti dikutip Antara.

Rekomendasi dengan nomor 276/SK/DPP/VII/ 2015 tertanggal 22 Juli 2015 itu ditandatangani Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono Sekretaris Jenderal Hinca Panjaitan.

Jonathan mengatakan pasangan calon yang juga diusung PDI Perjuangan ini tidak pernah melamar ke Partai Demokrat.

"Kami melakukan protes karena pasangan calon yang direkomendasikan DPP itu tidak pernah ikut proses sebelumnya," ucapnya.

Menurut dia, khusus Pilkada Sabu Raijua, pasangan calon yang diusulkan hanya ada satu pasangan calon yakni Marthen L. Dira Tome - Nikodemus Rihi Heke.

"Meski pasangan ini sudah lolos masuk melalui calon perseorangan independen, tetapi mereka datang melamar ke partai," ujarnya.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

Cegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang

DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Politikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos

Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Komisioner KPU Diperiksa DKPP, Rekapitulasi Nasional Diskors Sementara

Pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
Daftar Kontroversi Ketua KPU Hasyim As'yari Sebelum Disanksi Langgar Etik Pencalonan Gibran

Daftar Kontroversi Ketua KPU Hasyim As'yari Sebelum Disanksi Langgar Etik Pencalonan Gibran

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dinyatakan melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh DKPP terkait pencalonan Gibran

Baca Selengkapnya
Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2024, KPU dan DPR RI Dijaga Ketat Petugas Gabungan

Sejumlah personel keamanan gabungan disiagakan untuk menjaga ketat KPU dan DPR jelang pengumuman hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya