Merdeka.com - Negara sedang menghadapi ujian wabah Covid-19. Tetapi DPR justru berniat untuk melakukan pembahasan guna mengesahkan RUU Cipta Kerja.

Komnas HAM menilai, rencana itu berpotensi untuk menjauhkan upaya pemenuhan HAM. Sebab, semua orang kini sedang bekerja keras menangani virus yang menyebabkan angka kematian mencapai 200-an jiwa.

"Salah satu elemen paling esensial dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Pasal 5 ayat (1) huruf g adalah mengatur asas keterbukaan yang berkaitan dengan partisipasi publik, di mana hal ini tidak dipenuhi di dalam perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja," kata Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam, melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/4).

Selain itu, berdasarkan kajian Komnas HAM RI, substansi RUU Cipta Kerja masih memiliki berbagai catatan dan kelemahan. Baik aspek paradigmatik dan aspek substantif yang berpotensi mengganggu upaya pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM.

"Di antaranya, menurunkan standar hidup layak dan adil warga negara, mengancam pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan perubahan paradigmatik dalam politik penghukuman yang diskriminatif dan tidak memberikan efek jera bagi korporasi pelanggar hukum," ungkap Choirul.

Choirul juga berharap agar DPR RI dan atau pemerintah membuka draft RUU Cipta Kerja dan memastikan akses bagi publik untuk menegakkan asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

"Komnas HAM RI berharap agar DPR dan Pemerintah menunda pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah penanganan pandemi COVID-19 yang membutuhkan konsentrasi, persatuan, dan solidaritas seluruh elemen bangsa," tandasnya.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com