Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi NasDem Saan Mustopa menegaskan tidak ada ruang untuk memperpanjang masa jabatan gubernur dan bupati/wali kota yang akan habis pada 2022 dan 2023. Sebab, undang-undang tidak mengatur perpanjangan masa jabatan.

"Undang-undang tidak mengatur itu, undang-undang jelas bahwa pasangan gubernur-wakil gubernur yang masa jabatannya habis ya sudah selesai, dia itu kan bukan birokrasi, bukan ASN yang diperpanjang," ujar Saan kepada wartawan, Rabu (12/1).

Saan mengatakan, gubernur dan bupati/wali kota dipilih langsung sesuai masa jabatan. Undang-undang memberikan batasan masa jabatan kepala daerah sehingga tidak ada peluang perpanjangan.

"Jadi enggak bisa lagi dia misalnya tiba-tiba diperpanjang, sampai 2024, itu gak ada ruangnya, jadi undang-undangnya membatasi itu," kata Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI ini.

Sehingga, undang-undang mengatur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang ditinggalkan 2022-2023 akan diisi oleh penjabat gubernur.

"Itu di isi oleh penjabat yang berasal dari pemerintah pusat dan dimana pejabat untuk gubernur yang di semua provinsi itu adalah penjabat tinggi madya jadi itu setingkat dirjen atau sestama atau sekjen jadi engga ada istilahnya dia wakil gubernur wakil bupati itu bisa diperpanjang meneruskan sisanya," ujar Saan.