Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi II rekomendasikan bentuk Pansus Pemilu 2014, PDIP menolak

Komisi II rekomendasikan bentuk Pansus Pemilu 2014, PDIP menolak Agun Gunanjar Sudarsa. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Komisi II DPR akhirnya selesai menggelar rapat kerja dengan KPU dan Bawaslu. Hasil akhir dalam rapat ini, Komisi II DPR merekomendasikan pembentukan Pansus Pemilu 2014 di paripurna.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pihaknya menerima penjelasan KPU dan Bawaslu mengenai penyelenggaraan Pilpres 2014. Namun dengan berbagai catatan, termasuk memperbaiki segala kekurangan dalam penyelenggaraan.

"Komisi II DPR mengharapkan agar kekurangan itu menjadi referensi dalam perbaikan dalam pemilu presiden yang akan datang," ujar Agun di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9).

Kesimpulan berikutnya, Komisi II DPR merekomendasikan pembentukan Pansus Pemilu 2014, semula adalah Pansus Pilpres. Hal ini akan mengungkap kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilu soal data pemilih dan proses rekapitulasi.

"Merekomendasikan pembentukan Pansus Pemilu 2014 untuk melakukan penyelidikan yang terkait dengan data-data pemilih, proses penghitungan dan pergerakan suara dari TPS hingga KPU, penggunaan anggaran hingga IT yang digunakan," tegas dia.

Dalam rapat kali ini juga memberikan sedikit catatan. Khususnya pada rekomendasi pembentukan Pansus Pemilu 2014 yang ditolak oleh Fraksi PDIP DPR.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu

Bawaslu Tindak 63 Kasus Pelanggaran Pidana Pemilu

Hal ini dikarenakan penanganan kasus ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan integritas Pemilu

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?

Menimbang Wacana Pembentukan Pansus Tambang, Perlukah?

Pembentukan pansus tersebut dinilai sangat penting untuk mengungkap sengkarut izin tambang

Baca Selengkapnya
Pemilu Kapan Dilaksanakan 2024, Pahami Tata Cara Pencoblosannya

Pemilu Kapan Dilaksanakan 2024, Pahami Tata Cara Pencoblosannya

Penting untuk mengetahui tanggal dan prosedur pencoblosan pemilu.

Baca Selengkapnya
KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa

KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024 Kemungkinan Setelah Buka Puasa

Dengan adanya agenda rapat pleno dua provinsi terakhir, kemungkinan penetapan Hasil Pemilu 2024 akan dilakukan malam hari.

Baca Selengkapnya