Merdeka.com - DPR menuding konflik yang terjadi antara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena DKPP sering mengambil keputusan di luar tupoksinya. Kinerja DKPP dinilai melampaui kewenangan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2011.

"Yang bikin becek pemilu DKPP, sangat jelas. Putusan DKPP over acting dan blunder, kenapa kemudian DKPP memutuskan 18 partai yang dinyatakan tidak lolos oleh KPU kemudian diloloskan oleh DKPP, bagi saya itu bukan wilayah dan kewenangan DKPP," jelas anggota Komisi II DPR, Abdul Malik Harmani, saat menghadiri diskusi akhir tahun di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (20/12).

Seharusnya, kata dia, apabila ada persoalan dalam proses verifikasi faktual yang dilakukan KPU, sebaiknya hukum lah komisionernya, bukan membatalkan putusan KPU.

"Saya kira berikan saja sanksi pada komisioner apakah tertulis pemberhentian sementara atau dipecat," imbuhnya.

Bila penyalahgunaan wewenang ini terus berlanjut, khawatir akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu 2014.

"Nah kalau kemudian putusan DKPP akan melakukan terus hal yang seperti ini. Pertanyaannya apa bedanya DKPP dengan Mahkamah Konstitusi?," ucap Malik kesal.

Dia berharap, ke depan kedua penyelenggara Pemilu ini dapat berjalan dan bekerja sesuai tupoksinya masing-masing. Sehingga Pemilu di 2014 berjalan dengan lancar.

"DKPP jangan seperti polisi yang setiap saat mencari orang salah kemudian menyerang di tempat dan memberikan sanksi di tempat, tidak seperti itu. Kalau penyelenggara pemilu ini berjalan sesuai dengan tupoksinya saya kira tidak akan ada masalah," tandasnya.