Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk menggelar ulang seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021 secara menyeluruh. Hal ini diperlukan agar dugaan kecurangan saat seleksi tersebut dapat diselesaikan secara bersih.

“Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi," ujarnya, Jumat (4/11).

Junimart lalu menyoroti laporan dari Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) BKN, Suharman. Di mana bagi peserta seleksi CPNS 2021 yang melakukan kecurangan, maka tidak segan-segan untuk diberikan status diskualifikasi kepada peserta yang jelas berbuat curang tersebut.

Namun, Junimart mempertanyakan bila ada peserta yang curang namun tetapi lolos dalam seleksi CPNS 2021. “Bukan diskualifikasi. Ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos (seleksi) tapi tidak ketahuan (berbuat curang),” ujar Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Maka dari itu, sebelum pelaksanaan seleksi CPNS 2021, Komisi II DPR RI, telah mengingatkan KemenPAN-RB dan BKN dalam setiap rapat kerja dengar pendapat, agar kedua institusi tersebut dapat mengantisipasi bagi hadirnya peluang kecurangan.

Junimart menegaskan, sepanjang sistem Seleksi CPNS 2021 yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) tersebut masih dikelola manusia tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan seperti yang terbukti sekarang.

“Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi, harusnya semua berbasis TI karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi dan itu terbukti sekarang," paparnya.

Ketahuan Curang

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen menyebut ada 225 peserta seleksi CPNS dan PPPK Non Guru yang terbukti melakukan kecurangan. Sebagian besar terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan sebanyak 202 peserta dan 23 peserta di Lampung.

"Titik lokasi sebagian besar di kantor regional Makassar. Lebih kurang di Makassar ada 202 rang dan 23 orang di Lampung," kata Suharmen dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (2/11).

Suharmen menjelaskan pendeteksian kecurangan ini telah dilakukan investigasi. Baik melalui keterangan langsung di lapangan maupun berdasarkan laporan dari masyarakat. Tak hanya itu pihaknya juga menggunakan identifikasi dengan artificial intelligence (AI).

"Dari hasil audit yang kami lakukan dengan AI ini pertama di beberapa titik lokasi yang sangat dicurigai terjadi proses kecurangan dari tenaga admin, petugas lapangan maupun laporan dari masyarakat ke kami melalui sosial media atau WhatsApp," kata dia.

Hasil laporan ini kata Suharmen telah dilaporkan kepada Kepala BKN dan Menteri PAN-RB. Adanya temuan kecurangan tersebut kata Suharmen membuat pihaknya melakukan audit kepada seluruh peserta yang menjalani tes seleksi CPNS dan PPPK. Audit dilakukan secara forensik dengan AI yang dikembangkan pihak penyelenggara.

Namun dia belum bisa memastikan adanya temuan baru tidak kecurangan. Sebab proses audit forensik sedang berlangsung dan baru mencapai 25 persen dari 2 juta peserta seleksi. "Apakah nanti ada titik kecurangan lagi, kami belum tahu dan belum bisa memastikan karena prosesnya masih berlangsung," kata dia.