Merdeka.com - Kemarin pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menggelar Koalisi Merah Putih. Deklarasi digelar di Tugu Proklamasi, Jakarta, Senin (14/7). Tujuh partai politik yang mendukung pasangan capres nomor urut 1 itu sepakat menggabungkan kekuatan di parlemen.

Hadir capres Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa yang juga ketua umum PAN. Hadir juga Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Gerindra Suhardi, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Presiden PKS Anis Matta, Ketua Umum PBB MS Kaban, dan Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli yang mewakili ketua harian. Tampak juga para sekjen partai dan para pengurus DPP masing-masing partai.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ari Dwipayana menilai deklarasi Koalisi Merah Putih itu hanya dipaksakan untuk mengejar tujuan politik jangka pendek.

"Dengan basis tujuan jangka pendek seperti itu, maka kepermanenan dari koalisi itu diragukan. Walaupun ada upaya untuk mencari-cari platform yang sama pada Pancasila. Namun, basis kesamaan platform ideologi dan kebijakan mereka sebenarnya belum jelas. Akhirnya koalisi ini hanya sebagai upaya memberi rasa aman dan nyaman bagi elite setelah tanggal 22 Juli," kata Ari Dwipayana seperti dilansir dari Antara, Selasa (15/7).

Kesan itu menurut Ari begitu tampak mengingat sebelum pemungutan suara pilpres digelar. Manuver koalisi permanen dilakukan untuk memperoleh insentif elektoral. Sementara pasca-pilpres, koalisi permanen itu adalah sebagai respon dinamika internal di Golkar.

Untuk diketahui, lanjut dia, saat ini di internal Golkar sudah ada wacana belok arah koalisi seiring peluang kemenangan Jokowi-JK yang memang lebih besar sebagaimana hasil hitung cepat atau "quick count" lembaga-lembaga survei kredibel.

Dengan dinamika itu, tutur Ari, kepermanenan akan diuji oleh perubahan konfigurasi internal masing masing partai pasca-tanggal 22 Juli.

"Hasil pilpres akan berimplikasi pada menguatnya polarisasi internal yang sempat tertahan menjelang pilpres, terutama di tubuh PPP dan Golkar. Dengan polarisasi yang semakin menguat akan jadi titik kritis pada elite pengendali partai yang saat ini mengikatkan diri pada Koalisi Merah Putih," ujarnya.

Lebih lanjut, Ari berpendapat, keraguan pada masa depan Koalisi Merah Putih semakin kuat tatkala Partai Demokrat sama sekali tidak mengirim ketua umum dan sekjen seperti halnya partai lain.

"Ini menunjukkan Partai Demokrat tidak mau terlibat dalam manuver jangka pendek Partai Gerindra maupun Golkar. Sampai di sini Partai Demokrat mengirimkan sinyal yang berbeda dengan arus besar enam partai lain dalam Koalisi Merah Putih," jelasnya.