Merdeka.com - Para wakil rakyat di DPR tengah menggodok RUU Pilkada. Pembahasan berjalan alot karena perbedaan pandangan dan kepentingan dari masing-masing fraksi.

Fraksi parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih getol agar pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sementara, parpol koalisi Jokowi-JK menolak tegas kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menduga langkah yang dilakukan parpol Koalisi Merah Putih di DPR itu bertujuan untuk menghalangi efektivitas kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi-JK.

"Mereka salah hitung kalau ingin menghalangi efektivitas pemerintahan Jokowi. Justru itu angan-angan terlalu besar," kata Ray dalam diskusi bertajuk 'Menolak Warisan RUU Anti-Reformasi Rezim SBY: Pilkada via DPRD', Jakarta, Senin (8/9).

Ray juga menilai jika RUU Pilkada disahkan dan kepala daerah dipilih melalui DPRD, maka hal itu akan menjadi warisan terburuk dari masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya RUU Pilkada anti-demokrasi dan mengembalikan Indonesia pada zaman Orde Baru.

Ray mengatakan di masa yang akan datang Indonesia akan memiliki para politikus yang mengejar prestasi. Mereka akan berlomba menjadi yang terbaik.

"Seleksi pada tingkat lokal, provinsi hingga nasional pun diperhitungkan akan semakin ketat," katanya.

Ray menilai, jika RUU Pilkada benar-benar disahkan maka tidak akan ada lagi kepala daerah seperti Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Menurutnya, kepala daerah yang dipilih langsung akan bekerja mengejar prestasi.

"Mereka yang bekerja mengejar prestasi bukan hanya memuaskan kepentingan politik golongan ataupun pribadi," ungkapnya.