Koalisi Majapahit dituntut usung calon meski dedemit & genderuwo

Merdeka.com - Anggapan akan munculnya 'calon boneka' sebagai badut politik saat masa perpanjangan pendaftaran kandidat Pilwali Surabaya, Jawa Timur pada 1 hingga 3 Agustus 2015, membuat masyarakat Kota Pahlawan resah. Mereka pun menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Surabaya, Jumat sore (31/7).

‎Menurut para demonstran yang tergabung elemen Sekretariatan Bersama (Sekber) Relawan Surabaya Bersatu, jika hanya ada calon tunggal, yaitu pasangan patahana Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana, yang diusung PDIP, Pilwali Surabaya jangan dipaksakan digelar dengan memasang calon boneka. Karena hanya akan mencederai amanah rakyat.

"Mencermati konstelasi politik di Surabaya, sebagai warga Surabaya kita amat sangat prihatin dengan ketidakseriusan para elit politik. Awalnya, kita mengapresiasi terbentuknya Koalisi Majapahit, yang akan memunculkan calon lawan bagi pasangan Risma-Whisnu. Tapi kenyataannya, Koalisi Majapahit hanya badut-badut politik yang menghabiskan uang rakyat," teriak salah satu orator di atas mobil komando.

Anggapan Koalisi Majapahit yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, PKS, PAN, Golkar dan Demokrat, hanya kumpulan badut-badut politik ini muncul, ketika masa pendaftaran ditutup KPUD Surabaya, pada 28 Juli lalu, kandidat Pilwali Surabaya masih tetap dihuni calon tunggal, yaitu Risma-Whisnu.

Karena hanya ada calon tunggal, KPU-pun memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran yaitu pada 1 hingga 3 Agustus mendatang.

"Koalisi Majapahit itu ada 29 kursi, kenapa takut memunculkan pasangan calon. Ayo Koalisi Majapahit, mana calonmu. Jangan hanya jadi badut-badut politik. Ini kota Surabaya, Kota Pahlawan, jadilah pahlawan jangan jadi pengecut. Tunjukan bahwa Koalisi Majapahit bukan cuma paguyuban badut-badut politik bersekretariatan di warung kopi," kecam sang orator.

"Ubah dirimu, dari paguyuban badut politik, menjadi kesatuan pahlawan politik untuk Kota Surabaya. Segera munculkan calon, entah demit, gendruwo dan sebagainya, yang penting muncul, asal jangan calon boneka," lanjutnya tegas.

Sementara di Sekertariatan Koalisi Majapahit yang bersebelahan dengan Kantor KPUD Surabaya, Ketua Pokja Koalisi ‎Majapahit, AH Thony yang menemui perwakilan pendemo untuk berdialog, mengatakan, pihaknya telah mengusulkan 17 pasangan calon ke DPP masing-masing partai koalisi. Bahkan partai koalisi bertambah satu yaitu PPP, sehingga menjadi tujuh parpol.

"Mulanya 17 yang kita usulkan, dikepras lagi menjadi 13 dan kini tersisa delapan calon, terdiri dari empat calon wali kota dan empat bakal calon wakil wali kota. Kita sudah kirim surat ke pusat pada 25 Juli lalu. Tapi ini masih proses, yang jelas kita pasti akan memunculkan calon," kata AH Thony di hadapan perwakilan pendemo.

Thony menyebut, delapan calon yang saat ini tengah digodok pihaknya adalah, empat bakal calon wali kota, yaitu Dimam Abror, Sukoto, Sucipto dan Syamsul Arifin. Sedangkan empat bakal calon wakil wali kotanya adalah, Basa Alim Tualeka, Sutanto, Suwandi dan Iliyas.

"Ada dua lembar surat yang kita kirim ke pusat dan ditandatangani tujuh partai anggota Koalisi Majapahit. Lembar pertama berisi nama-nama bakal calon beserta nilai-nilainya. Karena kita harus tahu kapasitas calon. Sedangkan lembar kedua berisi nama-nama calon yang akan kita usung, yang saat ini sudah menjadi delapan calon," terang Thony.

Namun, penjelasan Thony ini dianggap masih mengambang. Karena dalam penjelasannya, Thony tidak bisa memastikan kapan rekom pusat akan turun. Alhasil, ruang Sekertariatan Koalisi Majapahitpun menjadi 'panas'. Para demonstran menuding, Koalisi Majapahit sengaja menyandera 29 kursi parpol yang ada di parlemen, dengan asumsi, Pilkada Surabaya batal digelar Tahun 2015.

Dengan rasa jengkel, para perwakilan pendemo, bergeser ke Kantor KPUD Surabaya, meminta agar calon independen yang berkualitas kembali dibuka. Sehingga, Pilkada tetap bisa digelar, dan calon boneka yang bakal diusung Koalisi Majapahit tidak muncul. Jika muncul calon boneka, maka di Pilwali Surabaya, telah terjadi politik transaksional dan hanya abal-abal.

Sementara para demonstran yang berada di depan KPUD Surabaya, terus berorasi menyuarakan aspirasinya. Menolak munculnya calon boneka, yang hanya menjadi dagelan politik di Pilwali Surabaya. Para demonstran juga membawa dua badut, sebagai simbol minimnya tokoh di Surabaya, dan hanya dihuni oleh badut-badut politik.