Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Koalisi Jokowi terbelah soal pimpinan DPR tandingan

Koalisi Jokowi terbelah soal pimpinan DPR tandingan Ilustrasi Anggota DPR MPR. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR menyampaikan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR. Mereka juga telah menunjuk pimpinan DPR sementara karena tak percaya dengan pimpinan DPR saat ini.

Politikus PDIP Arief Wibowo menilai pimpinan DPR saat ini tidak etis dan demokratis. Arief menyatakan, pimpinan sering kali memaksakan kehendak kelompoknya sendiri.

"Kami menunjuk nama yang kami pandang layak untuk jadi pimpinan sementara. Ketua Pramono Anung, Wakil Ketua Abdul Kadir Karding, Syaifullah Tamliha, Patrice Rio Capella, Dossy Iskandar," kata Arief.

Wasekjen PKB Daniel Johan bahkan mendesak agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3 yang baru. Isi Perppu itu, berupa pemilihan pembagian pimpinan DPR dilakukan secara proporsional seperti periode lalu.

"Kami ingin meminta presiden keluarkan Perppu untuk membatalkan UU MD3 yang sekarang dan dikembalikan ke UU sebelumnya yang menyebut pimpinan DPR ditentukan oleh hasil pileg," tuturnya.

Namun pendapat berbeda juga muncul dari anggota koalisi Jokowi. Mereka tak setuju dengan adanya pimpinan DPR tandingan dan menolak presiden mengeluarkan Perppu.

Pramono nilai lebih baik pimpinan DPR asli daripada tandingan

Koalisi partai pendukung Jokowi akan membuat pimpinan DPR tandingan. Hal itu perwujudan sikap mosi tidak percaya akibat seluruh pimpinan komisi disapu bersih Koalisi Merah Putih.Namun, politisi PDI Perjuangan Pramono Anung tidak sepakat dengan manuver politik ini. Sikap politik tersebut dinilai merupakan tanda berpolitik tanpa rasionalitas."Lebih baik asli daripada tandingan, akal sehat harus tetap dimiliki dalam kondisi tensi tinggi di pertandingan politik," tulis Pramono Anung dalam akun twitter-nya @pramonoanung, Kamis (30/10).Bahkan, Pramono menyindir adanya pendapat jika koalisi pendukung Jokowi dan Koalisi Merah Putih harus ditandingkan kekuatannya di parlemen. Mekanisme tanding itu lewat perebutan kursi pimpinan komisi."Hanya bisa menggelengkan kepala saja, apa yang harus ditandingkan," ujar anggota DPR ini.Lanjut dia, pimpinan DPR harus bersikap adil dalam memimpin setiap persidangan. Tak boleh mereka mengakomodir kepentingan kelompoknya sendiri. "Pimpinan DPR dalam memimpin harus adil dan memimpin buat semua fraksi, bukan hanya kelompoknya saja," ujarnya.

Perppu batalkan UU MD3 dinilai tak perlu

Politikus NasDem Ferry Mursyidan Baldan tak sepakat dengan permintaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Menurut Ferry, pemerintah dan dewan lebih baik fokus untuk melancarkan seluruh kebijakan yang dikeluarkan Jokowi, dibanding saling berseteru di parlemen.Apalagi, tidak ada kondisi yang mengharuskan mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk menerbitkan Perppu MD3."Enggak usah, kerja program kerja pemerintah dulu aja. Itu nanti aja, enggak usah menjadi fix agenda. Toh mekanisme itu sudah jalan. Kalau sudah kondisi, presiden mengeluarkan langkah, tapi kalau sekarang aspek itu enggak ada, aspek darurat, atau keadaan memaksa," tegas Ferry di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (30/10).Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional itu berpandangan, sebaiknya Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih duduk bersama dalam satu meja. Kedua belah pihak lebih baik menggelar musyawarah mufakat sesuai ideologi demokrasi yang dianut Indonesia."Intinya musyawarah mufakat, Perppu ada yang menolak dan menerima, itu seninya, yang belum dipakai seni itu. DPR kalau tensi tinggi jangan dilawan keras, harus diredakan skors, lobi. Itu seninya," pungkasnya.

Koalisi Jokowi DPR disarankan lakukan musyawarah

Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ferry Mursyidan Baldan ikut berkomentar soal kisruh pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dia berpandangan, daripada membuat pimpinan DPR tandingan, lebih baik seluruh anggota legislatif bermufakat agar satu padu."Yang harus didorong agar mereka memajukan seni politik musyawarah mufakat, bayangkan semua hal bicara agenda, jam. Tiap jam untuk agenda rapat saja, jam 8-9 harus voting, jadi kering. Setuju gak raker jam 9. Cara yang lebih baik dari DPR, kembalikan lagi musyawarah mufakat," ujar Ferry di Kantor Presiden, Jakarta, kamis (30/10).Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini menambahkan, gejolak yang terjadi di DPR lumrah terjadi. Sebab, gedung parlemen tidak dimiliki perorangan dan semua orang merasa berhak menjadi bagian di dalamnya.Dia pun yakin, dengan berkuasanya kubu Prabowo di legislatif tidak akan menghambat kebijakan-kebijakan Jokowi. "Kalau saya lihat, teman-teman bisa diajak bicara. Intinya musyawarah mufakat," ucap Ferry penuh keyakinan.

JK tegaskan tak perlu obral Perppu

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).Alasan dari KIH mendesak penerbitan Perppu didasari oleh alasan UU MD3 yang ada saat ini sarat kepentingan Koalisi Merah Putih (KMP) untuk menjegal pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK).Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, Presiden Jokowi tidak boleh mengobral Perppu. Menurutnya, Perppu bisa dikeluarkan apabila kondisi mendesak."Saya kira kita tidak boleh obral itu Perppu, itu kan kalau keadaannya memaksa. Ini masih bisa dimusyawarahkan," kata JK di kantor Wapres, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).JK bersama Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan melakukan pembicaraan terkait hal ini. "Itu pasti, nanti sore lah kita bicarakan," tutur JK.

(mdk/gib)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres

Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres

Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Presiden Pakai Dasi Kuning, TKN Fanta: Jokowi Milik Semua Rakyat Indonesia, Bukan Cuma PDIP

Presiden Pakai Dasi Kuning, TKN Fanta: Jokowi Milik Semua Rakyat Indonesia, Bukan Cuma PDIP

"Pak Jokowi memakai dasi warna apa saja karena Pak Jokowi milik semua masyarakat Indonesia dan semua partai politik di Indonesia," kata Anggawira

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP

Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan

Baca Selengkapnya