Merdeka.com - Juru Bicara Koalisi Merah Putih (KMP) Tantowi Yahya menyayangkan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) plus PPP hingga kini belum menyetorkan nama-nama untuk anggota komisi dan alat kelengkapan dewan. Sidang paripurna penempatan anggota komisi dan alat kelengkapan dewan yang sedianya digelar siang ini, terpaksa diundur pada Selasa (28/10) besok.

"Mestinya kan hari ini, tapi hari ini ada pelantikan. Pimpinan dewan dan MPR diundang ke Istana. Dan beberapa juga diundang ke Istana jadi diundur besok atau lusa. Yang jelas pekan ini. Kita harus mengambil sikap," kata Tantowi kepada wartawan, Jakarta, Senin (27/10).

Menurut Tantowi, molornya pembentukan komisi dan alat kelengkapan dewan secara tidak langsung sebuah penyanderaan. Tapi, tegas dia, yang merugi adalah pemerintah sendiri sebab Presiden Jokowi mengubah beberapa kementerian di dalam pemerintahannya.

"Nomenklatur kementerian sudah dibentuk. Pihak-pihak yang atas nama kekuasaan yang menunda proses alat kelengkapan dewan, itu sama saja bermaksud menyandera, yang rugi pemerintah," jelas Tantowi.

Lebih jauh, Wasekjen DPP Golkar itu menambahkan, pembentukan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan bisa diteruskan bilamana KIH plus PPP tidak segera mengirimkan anggota-anggotanya.

"Kalau misalnya dianggap lima itu tidak mau menyerahkan nama, itu artinya mereka tidak mau terlibat dalam proses pemilihan. Sama persis ketika mereka walkout saat mereka pemilihan pimpinan DPR," tandasnya.

Seperti diketahui, molornya pengiriman nama-nama anggota komisi dan alat kelengkapan dewan dari Koalisi Indonesia Hebat dan PPP adalah mengenai jatah pimpinan komisi dan alat kelengkapannya. Mereka ngotot agar mendapatkan bagian menjadi kursi pimpinan setelah pimpinan DPR dan MPR disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih.