Merdeka.com - Koordinator Pelaksana Koalisi Merah Putih Idrus Marham mengakui masih terdapat silang pendapat di internalnya soal revisi pasal tentang hak DPR di UU MD3. Revisi pasal 74 dan pasal 98 UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagai salah satu syarat Koalisi Indonesia Hebat untuk bersatu di DPR.

Idrus mengatakan, ada yang menolak untuk pasal tersebut direvisi karena menyangkut hak konstitusional parlemen. Namun ada juga yang setuju dihapus karena sudah ada pasal lain yang mengatur soal itu.

"Saya ingin jujur sampai rapat kemarin memang ada perdebatan sanggat tajam di antara sendiri kita. Ada yang mengatakan kalau hapus mendegradasi hak-hak DPR, tapi ada juga yang mengatakan tidak masalah karena hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat sudah diatur pada pasal-pasal lain," ujar Idrus di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/11).

Perdebatan ini akan diakhiri dengan keputusan rapat presidium yang dipimpin oleh Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Idrus mengatakan, malam ini Ical bersama Prabowo Subianto dan ketua umum lainnya bakal bertemu rapat membahas hal tersebut.

"Pada malam hari ini kita rapat KMP, tentu presidium nanti kita dihadiri juga koordinator pelaksana dan nanti KMP saya sudah minta kepada saudara Fahri Hamzah menyampaikan bagaimana hasil kajian pelaksana bersama pimpinan fraksi," tegas dia.

Diketahui, Diketahui, selain menuntut agar duduk di kursi pimpinan alat kelengkapan dewan, KIH juga minta pasal yang menyangkut Hak DPR yakni interpelasi, menyatakan pendapat dan angket direvisi dalam UU MD3. KIH minta agar Hak Menyatakan Pendapat hanya dapat digunakan lewat rapat paripurna, bukan di komisi seperti di UU MD3.

Dengan alasan, jika hak menyatakan pendapat bisa dilakukan dalam sidang komisi maka sangat mudah DPR menggulingkan Jokowi nantinya.

KMP pun awalnya sepakat mengakomodir dan memberikan 21 kursi pimpinan alat kelengkapan dewan di DPR kepada kubu Jokowi. Namun perundingan kembali alot ketika KIH juga minta agar pasal tentang hak DPR juga direvisi.