Merdeka.com - Usai menguasai Kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur di Jalan Kendangsari, Surabaya secara paksa, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP versi Muktamar Jakarta, Suryadharma Ali (SDA) mengklaim, pihaknya yang berhak berkantor di tempat tersebut.

Selama ini, Kantor DPW PPP Jawa Timur, memang diduduki para pengurus partai versi Muktamar Surabaya, yang memutuskan Romahurmuziy atau Romi sebagai ketua umum. Sementara PPP Jawa Timur kubu Romi tersebut, diketuai oleh Musyafak Noer dan mengklaim Muktamar Surabaya, yang secara sah memiliki legalitas hukum.

Sama ngototnya, kubu SDA juga menganggap kepengurusannya lah yang memiliki legalitas, sesuai Muktamar Jakarta yang menunjuk Djan Faridz sebagai ketua umum. Bahkan, mantan Ketua Umum DPP PPP ini mengaku yakin gugatannya terhadap surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM akan menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yang direncanakan akhir Februari 2015 sudah diketahui hasilnya.

"Tidak seratus persen lagi, tapi sejuta persen kami yakin menang di PTUN. Sesuai aturan internal partai, kami inilah yang benar, sah secara hukum," tegas SDA, Kamis (29/1).

Sebelumnya, massa PPP kubu SDA menggeruduk Kantor DPW PPP Jawa Timur. Dari daftar absensi yang hadir, terlihat ada 22 dari 38 DPC se Jawa Timur dengan total 165 kader ikut mendatangi kantor partai yang berada di Jalan Kendangsari Surabaya itu. Namun, karena pintu kantor kosong dan terkunci rapat, massa SDA itu memaksa masuk dan merusak gembok pagar dan kunci pintu masuk dengan cara memanggil tukang kunci.

"Kami ini pengurus partai yang sah. Muktamar PPP yang diselenggarakan SDA di Jakarta dan menghasilkan ketua umum yang baru, yaitu Djan Faridz itu yang sah, bukan pengurus hasil Muktamar di Surabaya," terang Ketua Majelis Pakar DPC PPP Malang versi SDA, Solikin di Kantor DPW PPP Jawa Timur.

Sementara untuk antisipasi, ratusan polisi dari Polrestabes Surabaya mengawal ketat, kegiatan massa PPP kubu SDA tersebut.