Kisruh Musdalub Hanura Jatim diwarnai insiden pengusiran kader
Merdeka.com - Untuk mengisi kekosongan ketua, DPD Partai Hanura Jawa Timur menggelar musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) di Surabaya, Senin (22/12). Sayang, acara pemilihan ketua baru itu mendadak diwarnai insiden pengusiran seorang peserta Musdalub.
Peristiwa itu bermula ketika seorang sekretaris dari organisasi sayap Partai Hanura Jawa Timur, Pengurus Daerah Kesatuan Buruh (PDKBH) bernama Prayit, berada di acara tersebut.
Saat itu, pimpinan sidang Ki Sudjatmiko membahas draf tata tertib terkait hak suara organisasi sayap. Sesuai draf tatib, Bab 1 Pasal 1 huruf (9), dinyatakan organisasi sayap yang memiliki suara di Musdalub terdiri dari Perempuan Hanura, Pemuda Hanura dan Kesatuan Buruh Hanura.â¬
âªNamun sebagian peserta sidang menginterupsi karena yang berhak mendapatkan suara hanya dua, yaitu Perempuan Hanura dan Pemuda Hanura. Pendapat itu juga dikuatkan Ja'far Badjeber, selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Hanura.â¬
âª"Sesuai Juklak 054, organisasi sayap yang memiliki suara dalam musyawarah daerah, maupun musyawarah cabang hanya dua yaitu Perempuan Hanura dan Pemuda Hanura. KBH belum dimasukkan karena baru berdiri 2012, sedangkan AD/ART dibuat pada Munas 2010," terang Ja'far Badjeber.â¬
Sehingga, PDKBH dicoret sebagai peserta dan tidak memiliki hak suara di Musdalub. Selanjutnya, Prayit tiba-tiba diusir dari ruangan, tubuhnya diseret keluar dari arena Musdalub. Bahkan, ada satu peserta yang sempat mengangkat kursi dan akan dilemparkan. Namun batal dilempar.
"Keluar, keluar, anda tidak boleh ada di sini, jangan ada di ruangan ini," teriak salah satu Wakil Ketua DPD Partai Hanura Jawa Timur, Gatot Sutantra secara tiba-tiba dengan raut wajah marah.
Pasca-pengusiran ini, Prayit mengaku forum Musdalub DPD Partai Hanura Jawa Timur ini adalah acara sesat. "Ada apa ini. Kan aneh, kalau pimpinan sidang mengusir dan membantai saya. Apa karena saya tidak memilih beliau dalam Musdalub ini?," ujarnya kesal dan menanyakan keabsahan Musdalub itu.
Senada dengan Prayit yang juga menjabat Ketua Bappilu DPC Partai Hanura Kabupaten Banyuwangi itu, Ketua PDKBH Jawa Timur, Muhammad Nuh juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengusiran yang dilakukan Gatot Sutantra dkk.
Nuh mengatakan, pihaknya akan berkirim surat protes ke DPP Partai Hanura terkait pengusiran Prayit di Musdalub ini. "Saya akan berkirim surat protes ke DPP Hanura. PDKBH kan ada di AD/ART, tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba dicoret," keluhnya.
Sekadar tahu, dari informasi Panitia Musdalub, yang memiliki hak suara memilih ketua baru hanya 43 orang, terdiri dari 38 Ketua DPC Partai Hanura se-Jawa Timur, satu dari DPP, satu dari DPD Jawa Timur, satu Ketua Dewan Penasihat DPD Jawa Timur dan dua organisasi sayap, yaitu Organisasi Pemuda Hanura dan Perempuan Hanura Jawa Timur.
Maka jelas, PDKBH tidak masuk sebagai organisasi sayap dan tidak punya hak suara di Musdalub tersebut.
Di Musdalub ini sendiri terdapat dua kandidat ketua, yaitu Setyo Prijono, yang sebelumnya menjabat Plt Ketua DPD Hanura Jawa Timur dan Sekretaris DPD Hanura Jawa Timur, Ki Sujatmiko.
Gelaran acara Musdalub untuk mencari ketua baru itu sendiri dilakukan pasca-mundurnya Kuswanto sebagai Ketua DPD Hanura Jawa Timur periode 2010-2015.
Karena kursi ketua kosong, DPP Hanura menugaskan Setyo Prijono sebagai Plt DPD Hanura Jawa Timur. Namun kepemimpinan Setyo hanya berjalan lima bulan atau berakhir pada April lalu. Selanjutnya, dilakukan Musdalub untuk mengisi kembali kursi yang kosong tersebut.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo memperoleh 2,2 juta suara atau posisi kelima teratas dari 13 caleg DPD Jatim yang terdaftar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polisi menerapkan pemeriksaan ganjil genap (gage) sebelum memasuki Jalur Puncak.
Baca SelengkapnyaWarga juga diingatkan untuk selalu berbuat baik dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaPara perajin tembaga dan warga sekitar sangat antusias menyambut kedatangan Ketua DPR RI itu.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaMahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.
Baca Selengkapnya