Merdeka.com - Benang kusut Partai Golkar belum juga bisa terurai sejak terjadi konflik internal pasca Pilpres 2014 lalu. Padahal, Kemenkum HAM telah mencabut SK kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan gugatan kubu Aburizal Bakrie (Ical).

Rupanya persoalan justru menjadi bertambah pelik. Kemenkum HAM tidak mengesahkan kubu Ical ataupun Agung Laksono. Sementara kepengurusan Golkar hasil munas Riau tahun 2009 berakhir pada 31 Desember 2015 kemarin. Dengan kata lain, tak ada kepengurusan Golkar yang diakui pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan sampai memanggil Ical dan Agung untuk membahas konflik ini. Namun hasilnya nol, Ical menganggap tak ada lagi munas, karena pihaknya sudah menggelar munas akhir 2014 lalu yang dianggap legitimate. Kubu Ical juga menganggap putusan MA berlaku menyeluruh, sehingga hanya tinggal menunggu pemerintah mengesahkan kepengurusan Golkar versi munas Bali yang dipimpin Ical dan Sekjen Idrus Marham.

Agung Laksono cs menolak anggapan Ical. Mereka pun langsung menyuarakan munas kembali digelar untuk mempersatukan Golkar yang tercerai berai. Mereka bahkan membentuk transisi yang melibatkan tokoh senior Jusuf Kalla (JK) bahkan BJ Habibie. Tim transisi Golkar sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang bersidang pada minggu lalu.

Lagi-lagi, jalan terbaik menurut Agung Laksono cs ini ditolak mentah-mentah oleh kubu Ical. Jalan keluar konflik Golkar kembali buntu alias mentok. Kedua kubu yang berseteru sama-sama keras menganggap pandangannya yang paling benar.

Ical cs punya alasan tersendiri mengapa tak serta merta menerima hasil putusan MPG dan mengikuti kemauan senior seperti JK dan Habibie.