Merdeka.com - Koalisi Indonesia Hebat menjawab pertanyaan banyak publik, soal sikapnya yang menolak pimpinan DPR saat ini, hingga berujung pada pembentukan DPR tandingan. Wasekjen PDIP Achmad Basarah mengklaim cuma diberi jatah lima posisi dari total jumlah alat kelengkapan dewan (AKD) 65.

"Asas apa yang dipakai untuk membagi lima pimpinan kepada lima fraksi di KIH. Ini kalau saya analogikan seperti orangtua ngasih permen ke anak kecil yang sedang nangis. padahal 247 anggota fraksi KIH, dan kita mewakili jutaan rakyat," kata Basarah kepada wartawan di DPR, Jakarta, Senin (3/11).

Menurutnya, DPR tandingan sebagai upaya mengingatkan pimpinan DPR yang didominasi Koalisi Merah Putih agar tidak sewenang-wenang. Basarah menyebut KMP telah menabrak semangat kebersamaan.

Jadi kalau kita mau runut, KIH melanggar aturan hukum untuk membentuk Pimpinan DPR sementara, itu reaksi dari aksi pelanggaran hukum yang lebih dulu dilakukan KMP," lanjutnya.

KIH sebelumnya telah menyodorkan opsi tawaran kepada KMP terkait pembagian AKD, yaitu opsi proporsional seperti DPR periode 2009-2014, sifatnya adalah representasi perwakilan rakyat. Jadi partai yang mendapat suara terbanyak mendapat kursi terbesar.

"Mungkin ini terlalu ideal, kita mundur lagi, basisnya koalisi. KMP karena lebih besar 313 orang dia 60 persen, KIH 40 persen, itu pun enggak mau. Kita mundur lagi kita minta 16 untuk lima fraksi dari 65 pimpinan AKD dan badan, itu mereka enggak mau. Mereka minta lima, enggak gerak-gerak," ujar Basarah.

Dia membantah kubunya pernah menawar 10 posisi AKD. Basarah menegaskan bahwa pihaknya hanya meminta lima kursi AKD, itupun diakuinya hanya mentok pada wakil ketua.

"Berarti kalau lima, itu kan cukup satu-satu. Itu sama juga anak kecil dikasih permen suruh diam," terang Basarah.