KIB Tak Mau Terjerat Populisme, Pengamat Minta Waspadai Capres Bangun Sentimen Agama
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menegaskan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak ingin terjerat dengan populisme di Pemilu 2024. Populisme diyakini tidak memiliki jaminan untuk menang pilpres.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, gagasan yang dibawa oleh KIB layak dijual.
"Secara umum (gagasan mengakhiri populisme) bagus," kata Adi saat dihubungi, Selasa (7/6).
Namun demikian, Adi menilai, tidak ada jaminan populisme bisa dihindarkan dalam kontestasi Pilpres 2024. Sebab, kata Adi, ada kemungkinan pihak yang sengaja menggunakan populisme untuk menaikan elektabilitas.
"Bahkan ada yang sengaja menggunakan populisme demi elektabilitas," tambahnya.
Adi menjelaskan, populisme saat ini beragam. Ada yang mengatasnamakan agama, identitas kesukuan, primordial, dan isu kebangsaan.
Adi menambahkan, semua capres berpotensi terpapar dan menggunakan isu populisme.
"Karena hakikat dari populisme itu adalah gerakan rakyat yang merasa dimarjinalkan negara hidupnya. Dalam konteks itu, populisme bukan hanya islam, tapi juga bisa sentimen berbasis kebangsaan lainnya," kata Adi.
Adi mencontohkan, bagaimana pada Pemilu 2019 lalu, dimana populisme Islam menguat karena dimobilisasi.
Ada capres yang dituding anti umat Islam dan kerap kriminalisasi ulama. Sementara ada capres lain yang mengaku dirinya didukung ulama.
"Tak perlu sebut nama, tapi publik sudah tahu siapa yang mencoba menggerakkan populisme Islam," terangnya.
Termasuk, lanjut Adi, saat ini, ada figur tertentu yang selalu mengesankan dirinya dekat dengan umat Islam. "Ini bagian dari upaya membangun sentimen populisme Islam di 2024 nanti," jelasnya.
KIB Tak Ingin Terjerat Populisme
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PAN merupakan berdasarkan kesepakatan awal dan kesetaraan antar partai politik.
Suharso merasa aneh bila ada pihak-pihak yang cemburu dengan terjalinnya KIB. Ia menilai pihak yang tidak suka dengan kehadiran KIB menunjukan permainan politik yang tidak baik.
"Kami kira semestinya aneh bin ajaib ada orang kita berteman dan menjalin hubungan kemudian cemburu kemudian melakukan sesuatu saya kira tidak pada tempatnya dan itu menunjukkan permainan politik yang tidak baik," ujar Suharso saat silaturahmi nasional KIB di kawasan Gelora Bung Karno, Sabtu (4/6).
Suharso pun yakin tidak ada pihak-pihak menghalangi hadirnya KIB. Koalisi ini dibangun tidak ingin terjerat populisme.
"Kami ingin menunjukkan sesuatu yang baik bagi bangsa dalam berdemokrasi. Kita ingin mengembalikan dengan baik, kita tidak terjerat dengan populisme," ujar Suharso.
Sementara itu, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menyebut antar rekan KIB akan saling mengisi. Pihaknya juga punya tujuan bersama untuk menang Pemilu 2024.
"Seluruh koalisi tujuan utamanya menaikkan elektabilitas dan kedua tujuan koalisi untuk saling mengisi, dan saling mengisi diperlukan untuk kita," ujarnya.
Hentikan Politik Identitas
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan, pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki tujuan untuk menghilangkan politik identitas. Politik identitas ini menguat dalam dua Pilpres belakangan.
"Tujuannya kan untuk menghilangkan politik identitas," ujar Zulkifli dalam silaturahmi nasional KIB di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (4/6).
Zulkifli bilang, KIB merupakan koalisi yang religius. Tujuan menghilangkan politik identitas ini pula yang akhirnya membuat ketiga partai membuat kesepahaman.
"Kita adalah koalisi religius, baik muslim tradisional maupun modern. Itu yang akan kita dorong, itu yang membuat kita menandatangani kesepahaman," katanya.
Zulkifli juga mendorong terjadinya tiga poros kandidat calon presiden. Ia berharap ada dua poros lagi yang terbentuk agar tidak terjadi dua pasang calon seperti 2014 dan 2019. "Tapi yang paling penting saya ingin kalau bisa kita 3 kandidatnya," pungkasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004
Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo-Gibran Nilai Elektabilitas NasDem dan PKB Terdongkrak Koalisi di Pilpres
Kubu Prabowo-Gibran menilai upaya Presiden Jokowi mempertemukan antar kubu menjadi lawan politik tersebut merupakan baik.
Baca SelengkapnyaKapolri Ingatkan Masyarakat Berbeda Pilihan Politik Biasa, Asal Tak Fanatik untuk Hindari Konflik
Rasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Reaksi AHY Soal PPP Beri Sinyal Gabung Kabinet Prabowo-Gibran: Penguatan Koalisi Terus Kita Bicarakan
AHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaUsai KPU Umumkan Pemenang Pilpres dan Pileg, Surya Paloh Bakal Temui Parpol di Luar Koalisi Perubahan
Surya Paloh menilai pentingnya menjaga komunikasi dengan partai politik lain setelah pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPrabowo Janji Lindungi Semua Suku dan Agama Jika Menang Pilpres 2024
Prabowo bertekad menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia jika menang Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU
Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca SelengkapnyaBegini Kondisi Koalisi Ganjar-Mahfud Usai Prabowo Menang Pilpres 2024
Keadaan politik berkembang dinamis usai KPU mengumumkan hasil Pilpres.
Baca Selengkapnya