Merdeka.com - Calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi), Ma'ruf Amin menyindir kubu Prabowo Subianto yang tidak mempedulikan rekomendasi Ijtima Ulama dalam menunjuk calon wakil presiden. Padahal, menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, kubu tersebut mengaku-ngaku menghargai ulama.

"Ada belah sono bilang menghargai ulama, menghargai ulama tapi usul Ijtima Ulamanya tidak didengerin. Malah wakilnya bukan ulama," kata Ma'ruf saat kunjungan ke kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/8).

Sebelumnya, Gerindra, PKS, PAN dan belakangan Demokrat, mengusung pasangan calon Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno. Nama Sandi baru muncul di menit-menit akhir. Padahal sebelumnya Prabowo direkomendasikan lewat Ijtima Ulama agar menunjuk Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri atau Ustaz Abdul Somad.

Sementara itu, petahana Joko Widodo menunjuk Rais Aam Nahdlatul Ulama Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Ma'ruf menilai penujukan Jokowi kepada dirinya sebagai salah satu contoh betapa mantan Gubernur DKI Jakarta itu menghargai ulama. Menurut Ma'ruf, Jokowi berbeda karena tak pernah menggmbor-gemborkan diri dekat dengan ulama.

"Saya anggap pak Jokowi itu betul-betul dia menghargai ulama. Penunjukkan saya ini saya anggap sebagai penghargaan pada ulama ga pernah ngomong dia tapi dia kerjai," katanya.

Dia mencontohkan Jokowi sangat menghormati ulama ketika bersilahturahmi dengan KH Maimoen Zubair alias Mbak Moen.

"Silahturahmi pada ulama ketika dengan Mbah Moen kan hormatnya luar biasa. Saya tahu, dengan Mbah Moen hormat luar biasa," imbuhnya.

Ma'ruf juga menuturkan bahwa seorang ulama pun boleh ikut memperebutkan posisi politik tertinggi. Dia mengaku tak pernah meminta-minta jabatan wapres tersebut karena sudah potongan dari keluarganya menjadi kiai. Namun, menjadi ulama harus siap jika dibutuhkan untuk mengisi jabatan politik.

"Ulama itu kan begitu, kalau dibutuhkan manfaat harus siap walau ada juga yang bilang pak kiai tak perlu menjabat lah. Saya bilang, memang yang boleh jadi presiden wapres politisi saja, atau tentara dan pengusaha saja. Kiai juga boleh. Waktu Gus Dur jadi presiden boleh. Giliran saya jadi wapres tidak boleh. Masa tidak boleh, ya boleh lah. akhirnya bolehlah," pungkasnya.