Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia mengalami penurunan budaya politik dan kebebasan sipil. Ia mengutip indeks demokrasi yang dirilis Economist Intellegence Unit (EUI) pada tahun 2020.

Rilis tersebut menyebutkan pandemi Covid-19 mempengaruhi kualitas demorkasi secara global, termasuk Indonesia. Laporan itu menyebutkan Indonesia masih dalam kategori negara demokrasi belum sempurna.

"Kita mengalami penurunan dalam hal budaya politik dan kebebasan sipil," ujar Airlangga dalam Pidato Kebangsaan yang digelar CSIS Indonesia secara virtual, Selasa (10/8).

Airlangga mengatakan, budaya politik penting untuk menopang tumbuhnya demokrasi agar lebih berkualitas. Namun, masyarakat masih ada yang kurang percaya dan tidak percaya terhadap efektivitas demokrasi. Sebabnya, pendidikan politik harus dikembangkan dari tingkat elite hingga akar rumput.

"Masih ada dalam penilaian masyarakat kita yang kurang percaya dan bahkan tidak percaya terhadap efektivitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik secara mendalam harus terus menerus kita kembangkan, dari mulai tingkat elite hingga ke akar rumput," jelas Airlangga.

Untuk kebebasan sipil, Airlangga mengatakan penghormatan kemajemukan harus ditingkatkan, toleransi dalam kehidupan beragama juga perlu ditingkatkan. Serta perlu ada penghargaan terhadap hak asasi manusia.

"Sementara, dalam hal kebebasan sipil kita harus terus meningkatkan penghormatan atas kemajemukan, meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama, dan penghargaan terhadap HAM," ujarnya.

Golkar, kata Airlangga, telah berkomitmen mendorong peningkatan kualitas demokrasi dengan program partai yang lebih terbuka, responsif dan demokratis. Golkar juga berupaya meningkatkan kualitas kader partai dengan pendidikan politik. Salah satu langkah itu, Golkar mendirikan Golkar Institute.

"Peningkatan kualitas kader Partai ini, salah satunya dengan menyelenggarakan pendidikan politik dengan materi tentang kepemimpinan; geopolitik; sistem politik dan pemerintahan; kebijakan publik yang meliputi perumusan kebijakan publik, sistem pengganggaran hingga evidence based policy; pendidikan anti korupsi serta kemampuan komunikasi publik agar setiap kebijakan dapat bermanfaat dan diterima masyarakat secara luas," ujar Airlangga.