Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, ingin merevisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya untuk memisahkan kembali pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres).

"Partai Golkar perlu memperjuangkan perubahan Undang-Undang Pemilu, memisahkan kembali antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden," kata Airlangga saat memaparkan laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Rabu (4/11).

Partai beringin juga bakal memperjuangkan penyempurnaan sistem pemilu. Termasuk sistem proporsional tertutup.

"Serta penyempurnaan sistem pemilu yang membuka peluang bagi kemenangan Partai Golkar dalam pemilu mendatang. Termasuk dengan sistem proporsional tertutup," kata Airlangga.

Kemudian, Airlangga juga ingin pemantapan ideologi Pancasila harus menjadi program unggulan untuk mencegah berkembangnya paham anti Pancasila.

"Seperti radikalisme dan sikap-sikap intoleran berkembang di masyarakat khususnya di kalangan anak muda sebagai pembela dan pengamal Pancasila. Saatnya Partai Golkar memperjuangkan lahirnya yang mengatur tentang pemantapan idelogi Pancasila," ujar Airlangga.

Selain itu, partai beringin juga harus memperkuat basis hingga ke daerah-daerah dan desa.

"Diperlukan konsolidasi sampai tingkat desa, kelurahan, serta menyusun strategi berbasis komunitas," tukasnya.