Merdeka.com - Perseteruan dan konflik kepentingan diprediksi tidak hanya saat pemilu presiden dan wakil presiden. Hujanan kritik atas kebijakan pemerintah ke depannya tentu akan berlanjut di DPR.

Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan, tidak ada pemerintah yang pasti selalu benar kebijakannya. Oleh karena itu, wajar bilamana ke depannya juga ada kritikan-kritikan terhadap pemerintah dari politisi-politisi di Senayan.

"Enggak ada Superman-lah. Setiap zaman pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya," kata Maruarar dalam diskusi bertajuk 'Peta Politik Pasca Pilpres' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (23/8).

Dia mencontohkan era Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi namun masih ada persoalan pemerataan. Menurut Maruarar, ini menjadi tugas Jokowi untuk mengatasi persoalan itu nantinya setelah dilantik menjadi presiden.

Lebih lanjut, Maruarar tak mempermasalahkan apabila pemerintah Jokowi - JK nantinya mengeluarkan kebijakan yang kurang pas akan muncul kritikan-kritikan.

"Kita tidak mau kalau pemerintah salah justru dibela," tegasnya.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, DPR tidak boleh menjadi stempel yang selalu mendukung kebijakan pemerintah.

"Kita sangat menolak bagaimana DPR itu menjadi stempel. Pada zaman Orde Baru, jujur saja DPR itu stempel, itu kita tolak. Kita juga harus jujur tidak ada pemerintah yang pasti selalu benar kebijakannya. Ada yang perlu dikritisi," tandasnya.