Follow
Ketua MPR Sepakat Ambang Batas Parlemen 7 Persen
Merdeka.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyetujui usulan beberapa partai politik yang meminta ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dinaikan menjadi tujuh persen.
"Ya saya setuju apa yang disampaikan oleh ketua umum untuk mengusulkan tujuh persen dan sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh NasDem," kata Bamsoet di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (11/3).
Ihwal kekhawatiran beberapa pihak akan kurang keterwakilan rakyat bila ambang batas atau PT dinaikkan, Bamsoet menyebut hal itu tidak beralasan. Menurut dia kendati PT dinaikkan, keterwakilan partai politik dari berbagai aliran bisa tertampung.
"Enggak dong, enggak berkurang. Loh masyarakat bisa milih partai yang ada. Pasti ada, nasionalis, agama pasti adalah lah," kata dia.
"Golkar nasionalis, ada agamis, ada partai Islam semua terwakililah," imbuhnya.
Reporter: Yopi MSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ketua MPR Puji Gebrakan Mentan Atasi Masalah Pangan
Bamsoet menilai kebijakan Mentan sukses mengurai berbagai persoalan pangan yang menghambat produksi selama ini.
Baca Selengkapnya
Bamsoet Ungkap Ada Kemungkinan UU MD3 Diubah
Perubahan UU MD3 bisa mempengaruhi komposisi pimpinan DPR, dan jabatan ketua.
Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Diminta Tindak Provokator di Masa Tenang Pemilu
Dia menyayangkan pelaku pembuat dan penyebaran berita profokatif yang membuat kegaduhan di masa tenang.
Baca Selengkapnya
Wapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Kena Somasi, Dianggap Tebang Pilih Tangani Aduan Dugaan Pelanggaran Pemilu
Bawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca Selengkapnya
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca Selengkapnya