Merdeka.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Jawa Tengah Bambang Raya mengatakan, pernyataan sikap 13 DPC yang mendesak percepatan musyawarah nasional adalah ilegal. Pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada para pengurus DPC Hanura yang memberikan dukungan dalam kegiatan yang berlangsung di Megaland Hotel, Solo, Senin (19/8) tersebut.

"Pertemuan tersebut tidak mendapatkan izin dari DPD Jawa Tengah. Dalam AD/ART partai tidak ada aturannya. Kalau ada pertemuan seperti itu seharusnya DPD yang mengundang, bukan DPC," ujar Bambang, di Solo, Selasa (20/8).

Selain tidak berizin, Bambang mengatakan, para pengurus DPC yang datang juga tidak mengetahui jika acara tersebut akan diakhiri dengan pernyataan sikap. Padahal dalam undangan disebutkan, pertemuan tersebut hanya sarasehan sebelum digelar rapat pimpinan daerah.

Mereka, lanjut Bambang, merasa dijebak dengan agenda yang terselubung. Bahkan banyak yang tidak setuju dan menandatangani pernyataan sikap yang mendesak adanya percepatan Munas.

Bambang mengklaim, dari 13 DPC yang hadir tersebut, 11 di antaranya sudah melakukan klarifikasi kepada DPD Jateng. Selain menyesal, mereka juga menyampaikan permintaan maaf kepada DPD dan kader partai pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) itu.

"Mereka yang hadir itu menghubungi saya, intinya mereka merasa kecolongan, merasa ditipu, merasa dijebak oleh orang tertentu yang punya kepentingan nasional," tandasnya.

Ia juga menyayangkan ada pihak yang memperkeruh konflik internal dengan tujuan menggoyang kepemimpinan OSO. Bambang juga menyatakan DPC yang hadir tersebut tetap setia, loyal dan solid terhadap DPD Jateng.

"Jadi sekali lagi kami luruskan, bahwa tidak benar teman-teman menyatakan seperti itu. Yang menyatakan adalah pak Abdullah (Ketua DPC Hanura Solo), teman-teman juga tidak mau," katanya.

Terkait pernyataan sikap dan pendapat resmi DPC, Bambang mengemukakan, baru akan disampaikan usai Rapimda di Bandungan, 24 Agustus nanti.

Sebelumnya, 13 DPC Partai Hanura Se-Jateng, menggelar acara silaturahim di Megaland Hotel Solo, Senin (13/8). Usai pertemuan tersebut mereka mengeluarkan pernyataan sikap yang isinya mendesak adanya percepatan Munas akibat gagalnya kepemimpinan OSO.

Adapun 13 DPC yang menyatakan sikap tersebut adalah DPC Kota Solo, Kabupaten Semarang, Boyolali, Purworejo, Klaten, Sragen, Wonogiri, Cilacap, Kudus, Pemalang, Magelang, Pekalongan, dan Kendal.