Ketua Golkar akui pilkada langsung hasilkan pemimpin berprestasi
Merdeka.com - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso maklum atas sikap Partai Demokrat yang akhirnya mendukung pilkada langsung. Menurutnya tiap parpol memiliki pandangan politik sendiri, termasuk Golkar.
"Ini berasal dari aspirasi dari bawah. Memang betul pemilihan langsung itu menghasilkan banyak yang berprestasi, saya akui. Tapi banyak juga yang bermasalah," kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (22/9).
Priyo juga mengaku menghormati sikap parpol yang akhirnya balik arah mendukung pilkada langsung. Menurutnya, sikap itu harus dihormati.
"Kita ini harus terbiasa menghormati sikap politik yang disampaikan. Bahkan sampai menit terakhir, kalau itu memang kewenangan. Dan hak bebas merdeka itu disampaikan seperti itu, tapi orang-orang kampus pun terbelah. Kalau mau fair kajian awal pemilihan tidak langsung itu juga dari kalangan akademisi. Kalau sekarang Mendagri berbalik ya saya tidak mau bertanya," katanya.
Dari sisi dirinya sebagai Wakil Ketua DPR ini menilai pilkada melalui DPRD sebenarnya menyederhanakan demokrasi di Indonesia dan sesuai dengan maklumat UUD 1945. Kedua biaya demokrasi lebih efisien dan ketiga menghindari gesekan sosial di masyarakat.
"Sehingga melihat pertimbangan itu memilih kepala daerah melalui DPRD itu memperkuat demokrasi kita. Disertasi pak Mendagri pun juga menemukan banyak bupati/wali kota yang ditangkap, kemudian terjerat kasus. Hanya karena pemerintah berubah pikiran, kita juga mencari solusi yang pas," katanya.
"Janganlah ide itu ramai-ramai dimarahi. Ini hanya masalah pilihan politik untuk demokrasi ke depan. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang memilih langsung pun argumentasinya kuat."
Priyo mengaku berusaha akan memimpin sidang Paripurna nanti. Dia mengaku akan berusaha agar pengesahan RUU Pilkada tak melalui voting.
"Usahakan jangan voting, tapi cari solusi apalah agar bisa ketemu jalan keluar," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaLuhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!
Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaPerludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaGolkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca SelengkapnyaPKB Tetap Usung Gerakan Perubahan pada Pilkada DKI 2024: Akan Ada Kejutan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum menentukan sikap secara resmi ihwal Pilkada 2024. Meski begitu, PKB telah menyiapkan sejumlah fi
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Duga Ada Upaya Akali Hasil Pemilu untuk Ketua DPR dan Paksakan 1 Partai Dekat Penguasa Lolos
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaSaingi Suara PDIP di Pileg, Golkar Bakal Rebut Kursi Ketua DPR?
Partai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya