Ketua Gerindra minta Jokowi pecat Tedjo yang larang Munas Golkar

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno meminta Kapolri Jenderal Pol Sutarman untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

Ketua DPP Gerindra, Arief Poyuono menilai tindakan tersebut merupakan kemunduran dalam berdemokrasi dan mengarah tindakan represif oleh pemerintah terhadap partai politik yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-JK.

"Karena itu kami mengecam keras atas pernyataan Menkopolkam yang telah melanggar hak asasi sekelompok masyarakat untuk berdemokrasi melalui partai politik," kata Arief dalam siaran pers, Selasa (25/11).

Menurutnya, permintaan tidak mengeluarkan izin Partai Golkar menyelenggarakan Munas di Bali adalah bentuk ketakutan dari pemerintahan Jokowi terhadap Partai Golkar dan disinyalir sebagai bagian dari aksi balas dendam mantan mantan politisi Partai Golkar tersebut yang kini telah berubah menjadi bagian dari partai NasDem.

Meski demikian, Arief menilai pernyataan Tedjo tersebut bukan perintah Presiden Jokowi. Diduga ada agenda yang sedang dilakukan oleh Tedjo secara pribadi untuk dapat menguasai Partai Golkar dengan menyingkirkan Aburizal Bakrie.

Arief berpesan agar Presiden Jokowi berhati-hati dengan langkah langkah Tedjo tersebut karena jika Golkar ciptaan Tedjo, yang notabene adalah kader Nasdem, berhasil ditarik ke pemerintahan Jokowi- JK justru akan menyandera Jokowi dan PDIP dalam pemerintahan.

"Skenario Menkopolkam tidak tertutup kemungkinan Jokowi dan PDIP sewaktu waktu bisa disingkirkan," tegas Arief.

Karena itu, Arie menilai, Presiden Jokowi harus memanggil dan memberi teguran keras kepada Tedjo yang mengeluarkan perintah kepada Polri untuk tidak memberi izin Munas Golkar di Bali, bila perlu memecat Tedjo yang akan membuat demokrasi yang telah melahirkan Jokowi sebagai presiden set back dan mengarah ke jaman orde baru lagi.

"Sekarang parpol dilarang izinnya nanti buruh dan mahasiswa juga dilarang kalau buat kegiatan dan ini justru merugikan Jokowi karena akan dianggap anti Demokrasi," tutup Arief.