Ketua Gerindra minta Jokowi pecat Tedjo yang larang Munas Golkar
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno meminta Kapolri Jenderal Pol Sutarman untuk tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.
Ketua DPP Gerindra, Arief Poyuono menilai tindakan tersebut merupakan kemunduran dalam berdemokrasi dan mengarah tindakan represif oleh pemerintah terhadap partai politik yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi-JK.
"Karena itu kami mengecam keras atas pernyataan Menkopolkam yang telah melanggar hak asasi sekelompok masyarakat untuk berdemokrasi melalui partai politik," kata Arief dalam siaran pers, Selasa (25/11).
Menurutnya, permintaan tidak mengeluarkan izin Partai Golkar menyelenggarakan Munas di Bali adalah bentuk ketakutan dari pemerintahan Jokowi terhadap Partai Golkar dan disinyalir sebagai bagian dari aksi balas dendam mantan mantan politisi Partai Golkar tersebut yang kini telah berubah menjadi bagian dari partai NasDem.
Meski demikian, Arief menilai pernyataan Tedjo tersebut bukan perintah Presiden Jokowi. Diduga ada agenda yang sedang dilakukan oleh Tedjo secara pribadi untuk dapat menguasai Partai Golkar dengan menyingkirkan Aburizal Bakrie.
Arief berpesan agar Presiden Jokowi berhati-hati dengan langkah langkah Tedjo tersebut karena jika Golkar ciptaan Tedjo, yang notabene adalah kader Nasdem, berhasil ditarik ke pemerintahan Jokowi- JK justru akan menyandera Jokowi dan PDIP dalam pemerintahan.
"Skenario Menkopolkam tidak tertutup kemungkinan Jokowi dan PDIP sewaktu waktu bisa disingkirkan," tegas Arief.
Karena itu, Arie menilai, Presiden Jokowi harus memanggil dan memberi teguran keras kepada Tedjo yang mengeluarkan perintah kepada Polri untuk tidak memberi izin Munas Golkar di Bali, bila perlu memecat Tedjo yang akan membuat demokrasi yang telah melahirkan Jokowi sebagai presiden set back dan mengarah ke jaman orde baru lagi.
"Sekarang parpol dilarang izinnya nanti buruh dan mahasiswa juga dilarang kalau buat kegiatan dan ini justru merugikan Jokowi karena akan dianggap anti Demokrasi," tutup Arief.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen Gerindra Kaget Dengar Kabar AHY akan Dilantik Jadi Menteri ATR/BPN Besok
Gerindra menyambut baik apa yang sudah diputuskan Presiden Jokowi dalam mengangkat siapapun menjadi menteri.
Baca SelengkapnyaGibran Jawab Isu Dirinya dan Jokowi Bergabung ke Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons baik terkait kemungkinan Presiden Jokowi masuk ke partainya.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Isu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaReaksi Gibran soal Jokowi Digugat ke PTUN
Gibran mempersilakan saja pihak-pihak yang ingin menggugat ayah kandungnya tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi dan Gibran Dianggap Tidak Mungkin Acak-Acak Partai Golkar
Ketua Umum MKRG, Adies Kadir menilai Jokowi dan Gibran tidak mungkin mengacak-acak Golkar
Baca SelengkapnyaKabar Jokowi Mau Gabung Golkar, Jusuf Kalla Ingatkan Aturan Jadi Ketua Umum
JK mengingatkan jika bergabung dengan Partai Golkar tidak serta-merta bisa menjadi pengurus apalagi menjadi ketua umum.
Baca SelengkapnyaBlak-blakan Ridwan Hisjam soal Jokowi Kader Golkar Sejak 1997, Bikin KTA Tak Susah
Lazimnya, seorang kader yang tergabung di sebuah partai pastinya memiliki kartu tanda anggota (KTA) untuk memastikan dia adalah kader yang sah.
Baca Selengkapnya