Ketua DPR tak mau komentar soal kenaikan dana reses Rp 120 juta
Merdeka.com - Ketua DPR Marzuki Alie tak mau banyak bicara soal kenaikan dana reses anggota Dewan jelang pemilu. Dia mengklaim tidak tahu menahu soal itu.
Marzuki menyerahkan sepenuhnya soal kenaikan dana yang hingga 3 kali lipat itu kepada Sekretariat Jenderal DPR. Sebab, dia berpandangan, soal dana tidak langsung ditangani oleh dirinya. "Tanya sekjen sajalah," ujar Marzuki di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/3).
Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini malah meminta hal ini juga diklarifikasi kepada fraksi-fraksi di DPR. Karena, kata dia, kenaikan dana reses juga merupakan kesepakatan antarfraksi di DPR.
"Tanya fraksi, saya enggak ngontrol karyawan (anggota DPR) satu per satu, mereka dikontrol oleh fraksi," kata Marzuki.
Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengakui jika ada kenaikan dalam dana reses jelang Pemilu 2014. Nominalnya mencapai Rp 120 juta lebih, semula dana reses hanya Rp 40 juta.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaSegini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.
Baca SelengkapnyaDiperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo
Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Klarifikasi Mendag Zulhas Soal Pernyataan Uang Bansos dari Jokowi: Yang Bilang Pribadi Siapa?
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dipanggil DPR sebagai buntut pernyataannya terkait dana bansos dari uang Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaTransaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaDitagih Utang, Pria di Pelalawan Bunuh Temannya
Pelaku memiliki utang sebesar Rp1,2 juta, saat ditagih dia gelap mata dan menusuk temannya.
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Tukin Pegawai Kementerian PUPR, Menteri Basuki Tertinggi Kantongi Rp62 Juta per Bulan
Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PUPR
Baca Selengkapnya