Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR: Revisi UU MD3 minggu ini harus selesai

Ketua DPR: Revisi UU MD3 minggu ini harus selesai setya novanto. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua DPR Setya Novanto menjanjikan proses revisi UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD diselesaikan secepatnya. Sebab pekan depan, DPR akan memasuki masa reses.

"Kita akan selesaikan secepatnya. Minggu ini harus selesai. Saya minta karena kita harus dengar juga dari DPD. Mudah-mudahan hari ini DPD sudah selesai, semoga besok bisa dilaksanakan," kata Setya Novanto di arena Munas Golkar, Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12).

Setya menegaskan, konflik antara KIH dan KMP di DPR sudah berakhir dengan ditekennya islah. "KIH dan KMP sudah bersama-sama. Yang ada keluarga besar di DPR. Sudah enggak ada apa-apa lagi. Kita sama-sama dipercaya oleh rakyat. Jadi ini demi rakyat semuanya diselesaikan," paparnya.

Seperti diketahui, Badan Legislasi DPR akan membawa revisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 ke dalam paripurna, Selasa (25/11). Agendanya, memasukkan revisi UU MD3 ke dalam Prolegnas 2014 sehingga 5 Desember nanti dapat selesai sesuai deal Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat.

Dalam pembahasannya, DPR bersama pemerintah sepakat tidak melibatkan DPD. Meskipun DPD sendiri ngotot agar dilibatkan sesuai dengan amar putusan MK bahwa setiap perubahan dan pembahasan UU DPD dilibatkan.

"Karena memang revisi yang kami laksanakan berkaitan dengan hal terkait ke-DPR-an sehingga perlu diketahui direvisi tentang pimpinan masing-masing AKD dan pasal tentang kedewanan dan komisi, sehingga tidak libatkan DPD," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/11).

DPR dan pemerintah akan merevisi Pasal 74 ayat 3, 4, 5 dan 6, serta pasal 98 ayat 6, 7, 8 di UU MD3. Pasal ini berkaitan dengan jumlah kursi pimpinan komisi dan AKD yang akan ditambah satu. Kemudian mengembalikan hak DPR seperti interpelasi, menyatakan pendapat dan angket diputuskan dalam paripurna, bukan komisi.

"Untuk kali ini kami tidak libatkan DPD karena hal yang ingin kami ubah berkaitan dengan DPR saja. Kami konsentrasi dengan waktu yang kami siapkan yang ketat, agar cepat selesai, bisa bersinergi di DPR RI dilakukan bersama. Bisa sinergi jalankan fungsi DPR," tegas Agus.

(mdk/eko)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan

Mahfud Ingatkan Ketua KPU Tak Lagi Lakukan Kesalahan: Kalau terjadi Lagi Dia Harus Diberhentikan

Mahfud meminta kepada KPU agar ke depan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Presiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK

Presiden Jokowi Teken Keppres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK

Keppres itu diteken Jokowi pada Kamis, 28 Desember 2023 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Baca Selengkapnya
KLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia

KLHK Terjunkan Penembak Bius Atasi Konflik Harimau dengan Manusia

Atasi Konflik Harimau dengan Manusia, KLHK terjunkan penembak bius

Baca Selengkapnya
TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

TKN Tegaskan Putusan DKPP Tidak Menyebut Pendaftaraan Prabowo-Gibran Jadi Tak Sah

Dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Dewas KPK Tak Permasalahkan Firli Tidak Hadir saat Sidang Putusan Etik

Firli terjerat tiga dugaan pelanggaran etik. Pertama yakni terkait komunikasi dan pertemuan dengan SYL.

Baca Selengkapnya
Reaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran

Reaksi Ketua KPU Diputus Melanggar Etik oleh DKPP Terkait Pencalonan Gibran

Hasyim merasa sudah menyampaikan semuanya di persidangan.

Baca Selengkapnya