Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR nilai pidato Zulkifli Hasan kritik buat pemerintah

Ketua DPR nilai pidato Zulkifli Hasan kritik buat pemerintah Bambang Soesatyo. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan memberikan pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (16/8). Dalam pidatonya, pria yang akrab disapa Bang Zul itu sempat memberikan kritik harga bahan pokok yang melonjak tinggi dan dikeluhkan para 'emak-emak' di Indonesia.

Mendengar kritikan tersebut Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) enggan banyak berkomentar. Dia menganggap pidato Zul adalah saran yang konstruktif.

"Ya menurut saya selama itu saran-saran yang konstruktif itu tidak masalah," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Menurut Bamsoet, masyarakat bebas memberikan saran kritik maupun koreksi kepada pemerintah dan DPR. Sebab itulah dia enggan berkomentar banyak mengenai ucapan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

"Saya enggak mau berkomentar karena itu adalah domainnya MPR," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua MPR Zulkifli Hasan membacakan pidato dalam sidang tahunan MPR, DPR, DPD. Dalam pidatonya, Zulkifli sempat menyampaikan soal aspirasi 'emak-emak' kepada Presiden Joko Widodo.

Zulkifli mengatakan 'emak-emak' di Indonesia menginginkan agar harga kebutuhan pokok lebih terjangkau. Hal ini agar para 'emak-emak' bisa memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

"Bapak presiden ini titipan emak emak titipan rakyat Indonesia agar harga harga terjangkau, agar kebutuhan sehari-hari," kata Zulkifli.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

Dipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!

DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari

Baca Selengkapnya
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri

Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.

Baca Selengkapnya
Zulkifli Hasan Dipolisikan Buntut Guyonan Salat Dikaitkan dengan Dukungan ke Prabowo

Zulkifli Hasan Dipolisikan Buntut Guyonan Salat Dikaitkan dengan Dukungan ke Prabowo

Menurut Rahmat, ucapan dan tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu tidak layak. Karena menjadikan tahiyatul akhir dalam salat sebagai candaan.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya