Merdeka.com - Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pilkada mendapat pertentangan dari sejumlah pihak, tidak hanya masyarakat, para kepala daerah pun menyatakan penolakannya. Dalam RUU tersebut, Pilkada tidak lagi dipilih langsung, tapi dilakukan oleh DPRD.

Penolakan paling keras datang dari kader partai pemenang Pemilu, yakni PDIP yang melihat RUU tersebut bertentangan dengan demokrasi. Sebab, masyarakat tidak lagi memiliki hak untuk terlibat dalam pemerintahan.

Beberapa hari belakangan, penolakan serupa ternyata tak hanya datang dari PDIP, tapi sejumlah kepala daerah yang berasal dari partai pendukung RUU tersebut. Beberapa di antaranya adalah Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Bupati Bojonegoro Suyoto, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

Mereka tetap menyatakan penolakannya karena RUU tersebut dianggap bertentangan dengan demokrasi. Apalagi, jabatan yang disandang saat ini merupakan hasil kepercayaan rakyat.

"Saya tidak berpikir keluar dari partai, tapi kalau partainya memberikan sanksi karena saya berbeda pendapat, ya harus siap. Tapi tidak terpikir sedikit pun untuk keluar dari partai," tegas Bima yang juga kader Partai Amanat Nasional (PAN).

Hal serupa juga dinyatakan Ridwan Kamil. Wali kota yang diusung PKS dan Partai Gerindra ini menyatakan diri sebagai produk demokrasi langsung.

"Saya adalah produk demokrasi langsung. Tanpa pemilihan langsung orang biasa seperti saya tidak mungkin masuk jajaran bupati dan wali kota. Saya ini PNS dosen ITB. Tahun lalu saya bukan incumbent, bukan artis votegetter, dan bukan kader," keluh Ridwan.

Berikut sejumlah kepala daerah ini yang berbeda pandangan dengan partainya, dan menolak pilkada via DPRD:

Bima Arya Sugiarto (PAN)

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dengan tegas menolak pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Walaupun tak sejalan dengan partainya yang getol mendukung pilkada tak langsung, Bima mengaku tidak akan keluar dari PAN."Saya tidak mau berandai-andai, yang pasti saya pendiri PAN, saya menjadi wali kota karena PAN, dan sekali matahari tetap matahari, tidak akan saya keluar dari partai. Kita lihatlah bagaimana dinamika partai selanjutnya," kata Bima Arya kepada wartawan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (11/9).Namun demikian, ia mengaku siap dipecat dari PAN bila perbedaan pandangan ini tidak bisa diterima oleh partainya. "Saya tidak berpikir keluar dari partai, tapi kalau partainya memberikan sanksi karena saya berbeda pendapat, ya harus siap. Tapi tidak terpikir sedikit pun untuk keluar dari partai," tegasnya.Menurut Bima, jika pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD maka rakyat tidak bisa menentukan siapa pemimpin yang ia inginkan. Otomatis, hak-hak setiap warga sebagai inti proses demokrasi dirampas.Berbeda dengan Bima, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memilih hengkang dari Partai Gerindra. Adapun alasan Ahok keluar dari Gerindra karena sudah tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, yaitu pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada DPRD.

Gatot Pudjo Nugroho (PKS)

Di hadapan sejumlah wartawan di Medan, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho menyatakan penolakannya terhadap RUU Pilkada. Lewat pemilihan langsung, lanjut Gatot, kepala daerah terpilih akan lebih bertanggung jawab terhadap rakyatnya."Kalau kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, maka kepala daerah itu lebih bertanggungjawab kepada masyarakat, selain itu kepala daerah lebih mampu mengaktualitas kepemimpinannya ke depan," tegasnya kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (10/9).Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan efisiensi proses pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD. Jika ditilik dari besar biaya yang dikeluarkan, ia meyakini jumlah dana yang diperlukan sama besar."Kedua sistem ini ada plus-minus. Kalau dilihat dari aspek demokrasinya, maka sistem pemilihan langsung oleh rakyat yang sangat tepat," pungkasnya.

Suyoto (PAN)

Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto dengan tegas menolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Bupati asal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai, pemilihan kepala daerah oleh DPRD sama dengan tidak percaya kepada rakyat."Tidak setuju, itu sama dengan tidak percaya rakyat. Proses belajar demokrasi oleh rakyat akan terganggu," ujar Suyoto yang juga Ketua DPD PAN Jatim kepada merdeka.com, Rabu (10/9).Sikap Suyoto yang biasa dipanggil Kang Yoto itu berbeda dengan PAN sebagai partai anggota Koalisi Merah Putih yang mendukung pemilihan kepala daerah oleh anggota DPRD.Menurut Suyoto, elite dan rakyat mestinya sama-sama belajar mengefektifkan demokrasi, bukan menyanderanya. "Jadi sebaiknya mari kita tolak kecenderungan penyanderaan demokrasi oleh elite parpol," tegas Suyoto yang saat pilpres lalu juga menjabat ketua pemenangan pasangan Prabowo-Hatta di Jatim.Suyoto terpilih dua kali sebagai bupati Bojonegoro melalui pemilihan langsung yaitu pada 2008-2013 dan 2013-2018. Dia dipandang sebagai bupati yang berhasil mengangkat potensi Bojonegoro yang dulunya wilayah terkenal kering di musim kemarau, banjir di musim hujan.

Nur Mahmudi Ismail (PKS)

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail merasa berat jika proses pemilihan kepala daerah dipilih DPRD. Bagi dia, pilkada langsung yang dipilih rakyat lebih banyak menghasilkan hal positif."Banyak nilai positifnya dengan digelarnya pelaksanaan pilkada secara langsung," kata Nur Mahmudi di Balai Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (10/9), seperti dilansir Antara.Dalam pelaksanaan demokrasi, lanjut dia, pemilihan seorang pemimpin memang bisa dilakukan dengan dua cara, yakni langsung atau tidak langsung. Namun, dia memilih tak menjawab ketika ditanya hal positif dari kedua hal tersebut."Saya tidak bisa mengatakan yang lebih baik yang mana. Kita serahkan kepada DPR RI untuk mengambil keputusan," kata Nur Mahmudi yang terpilih dua periode hasil pilkada langsung.Menurut dia, dengan pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, banyak warga yang akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini. Dia mencontohkan Pilkada Depok yang akan berlangsung pada 2015 mendatang.Nur Mahmudi meminta kepada semua pihak agar menghormati keputusan yang diambil DPR dalam menyikapi RUU Pilkada."Sama saja, kalau sudah ada kebijakan Indonesia itu NKRI, ya, harus kita wujudkan."

Ridwan Kamil (PKS)

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil merupakan salah satu kepala daerah yang tegas menolak pilkada dikembalikan ke DPRD. Ridwan mengajak rekan-rekannya yang juga kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi rakyat dengan demo di Bunderan HI."Kita luangkan waktu. Bubar dari sini kita jalan kaki ke Bundaran HI. Kita unjuk rasa, sampaikan ke rakyat Indonesia. Bahwa bupati menolak pilkada lewat DPRD," kata Ridwan saat memberikan sambutan dalam rapat Apkasi dan Apeksi di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (11/9).Ridwan menambahkan, izin demo di Bundaran Hi sedang diproses. Bupati dan wali kota seluruh Indonesia sepakat dan solid untuk menolak pemilihan kepala daerah dipilih DPRD.Ridwan menegaskan, pemilihan kepala daerah lewat DPRD lebih besar madharatnya dibanding manfaatnya. Sebab, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD maka orang-orang biasa seperti dirinya tak memiliki peluang untuk membangun suatu daerah."Saya adalah produk demokrasi langsung. Tanpa pemilihan langsung orang biasa seperti saya tidak mungkin masuk jajaran bupati dan wali kota. Saya ini PNS dosen ITB. Tahun lalu saya bukan incumbent, bukan artis votegetter, dan bukan kader," jelas Ridwan bercerita."Datanglah saya ke partai menawarkan gagasan membangun. Kebetulan saya arsitek kerjanya desain. Ke partai mereka bilang pentingkan kader, dengan survei yang saya bawa, tren saya naik. Saya punya kekuatan sosial. Saya punya program," imbuhnya.