Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Begini Reaksi Demokrat
Merdeka.com - Partai Demokrat menilai yang berhak mengajukan sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) hanya partai politik. Hal itu menanggapi pernyataan Kepala BIN Budi Gunawan yang menyebut aura Presiden Joko Widodo pindah ke Prabowo Subianto.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, setiap putra dan putri terbaik bangsa ini punya hak untuk maju sebagai capres-cawapres di Pemilu 2024. Sehingga, tak perlu dukungan dari siapapun termasuk Presiden Jokowi.
"Mau didukung presiden ataupun tidak. Karena menurut konstitusi, yang berhak mengajukan capres dan cawapres adalah parpol atau gabungan parpol. Bukan kemauan dari presiden sebelumnya," kata Herzaky, kepada wartawan, dikutip Kamis (23/3).
Dia menilai bangsa Indonesia merupakan negara demokrasi, bukan negara kerajaan. Jabatan presiden bukan diwariskan atau diturunkan, melainkan diperebutkan dalam kontestasi yang jujur dan adil sesuai amanah konstitusi.
"Janganlah ada upaya cekal-mencekal, apalagi berupaya merampas parpol yang memajukan capres/cawapres yang tidak sesuai dengan keinginan pihak-pihak tertentu," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan mengomentari kebersamaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Budi Gunawan atau akrab disapa BG menyebut aura Presiden Jokowi sebagiannya sudah pindah ke Prabowo.
Hal tersebut disampaikan Budi Gunawan dalam acara peresmian Gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) dan peluncuran produk-produk kreativitas di Abepura, Kota Jayapura, Selasa (21/3).
"Seluruhnya mulai melihat aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Kita semua mendoakan untuk Pak Prabowo semoga sehat, lancar dan sukses dalam kontestasi Pemilu 2024," kata Budi.
Acara tersebut dihadiri langsung Presiden Jokowi, Prabowo, Budi Gunawan, dan beberapa menteri serta pejabat pemerintahan seperti Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, hingga PLH Gubernur Papua dan Perwakilan Papua Youth Creative Hub Founder.
Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo Yakin Transisi Pemerintahan Baru Berjalan Mulus, Ini Alasannya
Prabowo mengakui bagian dari tim Jokowi, yang akan melanjutkan kebijakan-kebijakannya.
Baca SelengkapnyaPrabowo: Saya Sudah Buktikan Komitmen pada Demokrasi, Dulu Dituduh Kudeta Tapi Tidak Dilakukan
Prabowo Subianto mengaku berkomitmen dengan sistem demokrasi.
Baca SelengkapnyaKini jadi Jenderal Bintang 4, Begini Detik-Detik Prabowo Subianto Dicopot dari Jabatannya Tahun 1998 'Tersenyum Legowo'
Momen Prabowo saat dicopot dari jabatannya di tubuh militer kembali jadi sorotan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Prabowo Ingatkan Indonesia Harus Mandiri: Persaingan Antar Bangsa Kejam
Hubungan antar bangsa belum tentu akan berjalan seiringan selamanya. Semua tergantung kepentingan.
Baca SelengkapnyaJokowi Disebut Tidak Bisa Kerja, Prabowo: Saya Saksi Beliau Tidak Ada Istirahatnya
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa Joko Widodo atau Jokowi bekerja keras dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Indonesia.
Baca SelengkapnyaPrabowo: Saya Bukan Tukang Jilat, Dua Kali Dikalahkan Jokowi Sedih Loh
Setelah terpilihnya Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia, lalu mengajak Prabowo ke dalam susunan kabinet.
Baca SelengkapnyaPrabowo Mengenang Momen Debat Pilpres Lawan Jokowi: Penuh Rasa Kekeluargaan dan Terhormat
Menurut Prabowo, kontestasi atau persaingan yang terjadi antara dirinya dan Jokowi ketika itu masih berlandaskan rasa cinta Tanah Air dan persahabatan.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Prabowo Mendapat Julukan Sahabat Santri Indonesia
Prabowo menyatakan bahwa julukan ini merupakan suatu kehormatan baginya.
Baca SelengkapnyaPrabowo: Bersyukur Tidak Mencla-mencle, Kita Tegas Dari Awal Mengatakan Timnya Jokowi
Prabowo menegaskan, pemerintahannya akan meneruskan legecy Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya