Kenapa Jokowi Tak Lagi Libatkan KPK dalam Pemilihan Menteri?
Merdeka.com - Presiden Jokowi tak lama lagi akan mengumumkan menteri-menteri yang akan duduk di Kabinet Kerja Jilid II. Kabarnya, pengumuman akan berlangsung usai pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 mendatang atau sehari setelahnya.
Jokowi telah memilih menteri sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Jika tak berubah komposisi menteri yakni 45 persen dari partai politik dan 55 persen kalangan profesional. Akan tetapi pada periode kedua ini, Jokowi tak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pemilihan menteri.
Keterlibatan KPK dan PPATK dinilai cukup penting untuk memilih menteri yang memiliki integritas tinggi. Lantas kenapa Jokowi tak lagi melibatkan kedua lembaga tersebut?
Periode Pertama Libatkan KPK dan PPATK
Pada periode pertama, Presiden Jokowi meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memilih menteri yang akan mengisi kabinetnya. Keterlibatan KPK dan PPATK untuk menyeleksi integritas dari para calon menteri.
Saat itu sikap Jokowi menuai banyak pujian lantaran melibatkan KPK dan PPATK dalam memilih menteri. Dengan begitu, diharapkan para menteri yang bergabung benar-benar orang bersih dan berintegritas.
"Nama-nama menteri sudah diserahkan ke KPK dan PPATK. Ini early warning dari KPK dan PPATK. Kalau ada hal yang tidak kami dapatkan dari ruang publik. Yang ditanya ke KPK itu masalah integritas yang nanti akan mengerucut jadi kecil," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Rumah Transisi, Kamis (18/9/2014).
KPK Tak Lagi Dilibatkan
Sayangnya KPK tak lagi dilibatkan pada periode kedua pemerintahan Jokowi dalam pemilihan menteri. Bukan hanya KPK tapi PPATK pun tak lagi diminta sarannya. Meski begitu, KPK berharap Jokowi menunjuk calon menteri yang berintegritas tinggi dan mempunyai rekam jejak yang bagus.
"Kita tidak diikutkan, tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai trackrecord yang bagus, dari segi integritas tidak tercela, dan kita berharap bahwa memilih yang betul-betul bersih," kata Komisioner KPK, Laode M. Syarif di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta, Senin (14/10).
Kata Istana
Pihak Istana buka suara terkait tak dilibatkannya KPK dalam pemilihan menteri Jokowi di periode kedua. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, kewenangan dalam memilih menteri sepenuhnya hak prerogatif presiden.
Menurutnya, Jokowi memiliki hak apakah meminta pertimbangan KPK atau tidak dalam memilih para menteri di Kabinet Kerja Jilid II.
"Kalau Presiden merasa perlu, Presiden ajak bicara KPK. Kalau Presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik Presiden dalam urusan itu," kata Ngabalin, Senin (14/10).
RUU KPK
Sebelumnya, sikap Jokowi menyetujui pengesahan RUU KPK menjadi UU menuai kritikan dari masyarakat. Beberapa poin yang dinilai merugikan KPK di UU yang baru yakni; keberadaan dewan pengawas, keberadaan SP3 dan pegawai KPK yang merupakan ASN.
Atas keputusan itu, banyak pihak menilai jika Jokowi turut melemahkan KPK. Sehingga banyak desakan agar Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Namun hingga saat ini Jokowi belum mengeluarkan Perppu tersebut.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaKritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis
BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya