Kecurigaan kubu Agung ke Ical ngebet islah setelah putusan PTUN
Merdeka.com - Kisruh di internal Partai Golkar yang tak juga berkesudahan membuat Wakil Presiden yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla, 'turun gunung'. JK mendesak kedua kubu, Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono, segera islah.
Islah harus segera dilakukan agar partai berlambang beringin itu bisa mengikuti gelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada Desember 2015 mendatang. JK telah menemui kedua kubu untuk mencari solusi agar islah bisa segera terealisasi.
Usai bertemu JK, kedua kubu mengaku mau islah. Namun, islah hanya 'setengah hati'. Sebab, islah dilakukan demi kepentingan Golkar bisa ikut pilkada. Sementara proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tetap berlanjut.
Meski kedua kubu mengaku bersedia islah, nyatanya perang statement di media masih kerap terjadi. Salah satu contohnya, kubu Agung mempertanyakan kubu Ical yang ngebet terjadinya islah setelah menang di PTUN. Berikut ulasannya seperti dirangkum merdeka.com;
Yorrys: Kenapa setelah PTUN Ical justru ribut soal islah?
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai mengatakan, pihaknya sebetulnya sudah lama mengajak Kubu Aburizal Bakrie (Ical) untuk melakukan islah. Tetapi pada waktu itu Golkar Kubu Ical tetap menginginkan proses jalur hukum."Kenapa setelah PTUN, ARB (Aburizal Bakrie) ribut soal islah, padahal pertama kami tawarkan itu sejak Desember, mari rekonsialiasi, karena kita berpikir partai. Mereka enggak mau hukum saja, hukum," kata Yorrys kepada wartawan usai bertemu Luhut di Bina Graha, Istana, Jakarta, Senin (25/5).Ibarat mobil, lanjut Yorrys, pihaknya lah yang memiliki surat-surat yang sah, yaitu BPKB dan STNK."Bicara hukum legal standingnya kami yang punya. Kalau mau analogikan Golkar seperti mobil, mobil itu yang di Slipi, markasnya. Sopirnya harus punya STNK dan SIM. SIM mereka sudah mati. Kita masih berlaku, apa lagi yang harus diributkan," jelasnya.Yorrys mengaku heran kenapa baru sekarang justru Kubu Ical menggebu-gebu untuk islah. Padahal mereka telah memegang keputusan PTUN."Kami punya SK legal, Kemenkum HAM dan kedua dari Mahkamah Partai, mereka punya apa? PTUN? Kapan bisa dieksekusi, kok tiba-tiba ribut soal islah, kami enggak ada urusan pada islah," jelas Yorrys."Konsolidasi tetap karena kami punya dua legalitas formal, SK Kumham yang tidak pernah dibatalkan. Ini kan masih pertama di PTUN, masih ada banding, kasasi," tegasnya.
Yorrys curiga sikap Ical mendadak ingin islah demi pilkada
Kubu Agung Laksono mencurigai keinginan Ical agar Partai Golkar segera islah. Hal itu karena keinginan tersebut datang tiba-tiba setelah Ical menang PTUN."Ini muncul tiba-tiba dari ARB setelah PTUN. Ini Bukan hal baru. Januari, beliau yang enggak mau, tempuh jalur hukum aja. Tiba-tiba bilang islah, karena hasil PTUN atau karena ada hal lain," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (25/5).Namun, jika keinginan Ical islah agar Golkar bisa mengikuti Pilkada serentak, Yorris mengaku apresiatif terhadap tujuan itu. Lebih lanjut, kubunya harus berdialog lebih serius dengan pihak Ical demi Pilkada serentak."Untuk Pilkada, kita apresiasi. Kalau mau ikut Pilkada, mari bicara sama-sama," ujarnya.
Kubu Agung kukuh sebagai pengurus Golkar yang sah
Golkar kubu Agung Laksono tetap kukuh mengklaim sebagai pengurus partai beringin yang sah. Wakil Ketua Umum Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai mengatakan, KPU harus tetap berpegang pada Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM).Dia juga masih belum mengakui hasil keputusan PTUN yang mengabulkan sebagian gugatan kubu Ical terhadap SK Menkum HAM Yasonna Laoly."KPU berpegang pada surat Kemenkum HAM. KPU enggak bisa berpegang pada yuridis islah, harus SK Menkum HAM," ujar Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/5).Dari sisi itu, menurutnya, kubu Agung Laksono lah yang menjadi pengurus sah Golkar. "Sekarang yang memiliki legalitas Kemenkum HAM kan kami," tegasnya.
Tantowi: Islah untuk menyelamatkan seluruh kader Golkar
Ketua DPP Partai Golkar kubu Ical, Tantowi Yahya mengatakan, rencana islah yang akan mempersatukan kembali dua kubu di internal Golkar, sejatinya dilakukan untuk menyelamatkan seluruh kader Golkar, yang sudah mempercayakan jalan politiknya di partai tersebut."Jika sudah ada kesepakatan yang diinisiasi JK agar memikirkan kepentingan yang lebih besar bagi partai dan kader, maka jangan ada lagi yang hanya memikirkan kepentingan orang per-orang dan kelompok tertentu secara pragmatis," ujar Tantowi di Gedung DPR RI Senayan, Senin (25/5)."Jadi, islah itu tak lain adalah upaya untuk menyelamatkan kader. Mengenai teknisnya, akan mengikuti lah nanti. Siapapun akan ikut kalau ada kesepakatan untuk bersama-sama bersatu kembali. Makanya harus ada kesepakatan dan kesamaan kehendak terlebih dahulu," katanya menambahkan.Wakil Ketua Komisi I DPR ini yakin soal kemungkinan kedua belah pihak (kubu Agung dan Ical) agar bisa segera bertatap muka guna menyelesaikan masalah ini. "Akan mengarah ke sana. Akan ada momen itu," ujarnya.Untuk itu, Tantowi berharap agar pemerintah, dalam hal ini Menkum HAM, bisa mendukung niatan partai Golkar ini dengan tidak perlu lagi melayangkan banding atas putusan sela PTUN, terkait kisruh Golkar ini."Tergantung Menkum HAM. Kalau misal Menkum HAM sebagai perwakilan dari pemerintah nggak melakukan banding, ya selesai. Tapi sampai sekarang memang belum ada konfirmasi resmi bahwa mereka akan banding," ujar Tantowi.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut di Depan Airlangga dan Ical: Jangan Mau Diatur Orang Lain, Golkar yang Ngatur!
Luhut meminta kepada para petinggi dan pengurus Partai Golkar jangan menciderai keberhasilan Partai Golkar di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaIsu Pemakzulan, Ketum Golkar Tegaskan Jokowi Didukung 80 Persen Susunan Kabinet
Airlangga memandang, keadaan sekarang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang panas imbas pilgub DKI 2017.
Baca SelengkapnyaGolkar Nomor Dua di Pileg 2024, Mungkinkah Jatah Menteri di Kabinet Prabowo Bertambah?
Airlangga ditanya apakah kursi menteri dari Partai Golkar pada pemerintahan Prabowo-Gibran bakal bertambah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tergoda Tawaran Penggandaan Uang dan Suara Berlimpah, Caleg Golkar di Pekalongan Tertipu Rp300 Juta
Polres Pekalongan mengungkap kasus penipuan dengan modus penggandaan uang bermotif politik. Korbannya seorang caleg dari Partai Golkar.
Baca SelengkapnyaYusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya
Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab soal Isu akan Gabung Golkar
Golkar menyambut baik jika benar Jokowi ingin bergabung dengan partai berlambang pohon beringin itu.
Baca SelengkapnyaGanjar soal Isu Penggembosan Hak Angket: Perlu Komitmen Kawan-Kawan di Parlemen
Hak angket ini bertujuan untuk mengungkap dugaan kecurangan di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaDinilai Berpeluang Jadi Ketum Golkar, Ini Respons Khas Gibran
Cawapres Gibran Rakabuming Raka memberi jawaban khas saat ditanya soal peluangnya menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya