Merdeka.com - Badan Kehormatan (BK) DPR menemukan kejelasan kasus dugaan permainan dana bantuan bencana Kabupaten Cianjur. Sejauh ini, potensi pidana mengerucut ke staf ahli anggota Komisi XI DPR Supomo, Haris Hartono.

"Sudah ada potensi ada pidana yang diindikasikan kepada tenaga ahli, Haris juga kan sudah mengakui," kata Ketua BK M Prakosa di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/2).

Menurut Prakosa, seharusnya hari ini staf Supomo yang bernama Dikdik juga dipanggil. Namun yang bersangkutan mangkir.

"Dikdik kita undang, kita telepon nggak bisa. Mudah-mudahan tidak lama lagi (bisa selesai pemeriksaannya)," terangnya.

Minggu depan, BK DPR bakal mengkonfrontir sejumlah pihak, termasuk Haris. BK mengancam kalau bakal memanggil polisi kalau Haris tidak datang.

Berdasarkan hasil sidang BK minggu lalu, yang menghadirkan Haris, staf ahli Supomo itu mengakui Dikdik juga menerima uang pelicin tersebut.

"Dia mengakui ada dana dan menerima dana sekian-sekian, kemudian dia mengatakan ada Dikdik juga menerima itu. Yang jelas Pak Supomo telah memberhentikan Haris," jelasnya.