Kasus Papua, MPR minta pemerintah tidak panik
Merdeka.com - Pemerintah dinilai kecolongan dengan dibukanya kantor perwakilan Papua Merdeka di Oxford, Inggris. Namun Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari mengatakan pemerintah tidak panik menyikapinya.
Sebab, pembukaan kantor Papua Merdeka hanya sikap politik pemerintah daerah setempat, bukan sikap resmi suatu negara.
"Kita tidak perlu panik, dan kita harus lebih cerdas dari negara-negara Barat itu. Kita kan sudah sangat sering dengar secara resmi, dunia internasional termasuk negara-negara besar Barat, berulang-ulang beri jaminan dukungan internasional bahwa Papua bagian dari integral NKRI. Dan menghormati keutuhan NKRI," katanya di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (7/5).
Selain tak perlu panik, Hajriyanto juga menyarankan pemerintah agar tetap waspada. Persoalan keutuhan NKRI sepenuhnya berada di tangan pemerintah, bukan di pihak lain.
"Kita lihat fakta, pemerintah Barat itu selalu membiarkan saja perilaku dari elemen-elemen pemerintah, seperti pemerintah daerah Oxford, yang melakukan langkah politik berbeda dari pemerintah federal," lanjutnya.
Meski pemerintah federal dinilai Hajriyanto terkesan cuek dengan ulah politik pemerintah daerah setempat, Indonesia disarankan tidak terlena dengan sikap cuek tersebut.
Alasanya, kata dia, tidak menutup kemungkinan pemerintah federal di negara Barat benar mendukung pemisahan Papua dari NKRI.
"Sudan, pada awalnya negara Barat juga beri jaminan menghormati teritorial Sudan. Tapi akhirnya Sudan pecah jadi Sudan dan Sudan Selatan. Yang pasti kuncinya tak boleh pemerintah kalah pintar dan cerdas dari Barat," kata Hajriyanto.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaPPP: Kekayaan Papua Jangan Hanya Untungkan Segelintir Orang, Tapi Tidak Bawa Kemakmuran Rakyat
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menggelar konsolidasi bersama kader dan Caleg di Nabire Papua.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaBapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaNaik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya
Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.
Baca SelengkapnyaRatusan PNS dan PPPK Dimutasi Jadi Pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara
Setiap anggota PNS dan PPPK berpeluang dimutasi ke Otoritas IKN asal memenuhi kualifikasi tertentu.
Baca Selengkapnya