Merdeka.com - KPU akan merangkul Polri untuk mengamankan jalannya Pemilu 2014. Ini direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman tentang penyelenggaran pengamanan Pemilu.

"Betapa pentingnya pemilu oleh karena itu untuk mewujudkan pemilu yang tertib dan bebas dari penyimpangan harus dikelola bersama dalam pelaksanaan karena memiliki potensi kerawanan dan keamanan," jelas Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo di KPU, Jakarta, Rabu (16/1).

Selain itu, lembaga pemilu lainnya, Bawaslu juga mengikutsertakan kejaksaan Agung dan Polri untuk bekerja sama dalam penegakan hukum. Seperti yang tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman tentang sentra penegakan hukum terpadu (gakkumudu).

"Penyelenggaraan pemilu bersih dan besar memerlukan kerjasama termasuk dari Polri dan Kejaksaan penting dilakukan agar bisa sinergis dalam menghadapi gangguan keamanan dan pelanggaran dapat dicegah secara profesional dengan penegakan hukum," lanjut Timur.

Menurut, Timur ada beberapa hal yang patut diwaspadai dalam penyelenggaran pemilu. Oleh karena itu Polri berjanji akan melaksanakan tugas pengamanan pemilu dengan sebaik-baiknya.

"Konflik kepemilikan, pemalsuan daftar pemilih dan pencurian, pengerusakan sarana pemilu, politik uang, aksi anarkis, kesemuanya apabila tidak diantisipasi akan berdampak sosial dan mencederai nilai demokrasi. Saya berkomitmen akan bertindak profesional, netral dan bebas pengaruh dalam mendukung pemilu," tutup Timur.

Penandatanganan MoU ini melibatkan empat lembaga yakni Polri, Jaksa Agung, Bawaslu dan KPU. Nota kesepahaman ini langsung ditandatangani oleh Kapolri, Jenderal Pol Timur Pradopo, Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua Bawaslu Muhammad dan Ketua KPU Husni Kamil Manik.