Kantor terbakar, ketua KPU Kalteng pastikan data Pilkada aman
Merdeka.com - Dini hari tadi, Minggu (29/11), sekitar pukul 03.00 WIB, kantor Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Tengah terbakar. Ruang Kepala Bagian sekretariat terbakar dan penyebabnya masih belum diketahui.
Ketua KPU Kalteng Achmad Syar'i menuturkan, kebakaran di ruang itu sama sekali tidak mengganggu proses maupun tahapan Pilkada 9 Desember 2015. Di ruang itu hanya berisi arsip-arsip terkait pelaksanaan Pilkada Kalteng tahun 2010 maupun pemilihan Legislatif serta pemilihan Presiden pada tahun 2014.
"Kalau arsip Pilkada tahun ini aman karena banyak digandakan dan tersimpan rapi di bagian umum, bagian teknis maupun bagian hukum sekretariat KPU Kalteng. Jadi, kebakaran di ruang arsip tersebut kalau secara langsung tidak ada pengaruhnya dengan pelaksanaan Pilkada," katanya seperti dilansir Antara.
Dia tidak mau berspekulasi terkait penyebab kebakaran. Dia juga mengaku tidak pernah mendapat teror dari pihak manapun pascapembatalan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur nomor urut tiga Ujang Iskandar-Jawawi.
"Sampai sekarang kita tidak ada mendapat teror atau informasi negatif, baik melalui pesan singkat maupun telepon, dari pihak manapun. Kebakaran di Kepala Bagian KPU itu kan juga tidak berpengaruh dengan pelaksanaan Pilkada," tambahnya.
Dari pengakuannya, saat kejadian dia bersama anggota KPU Kalteng lain masih berada di kantor hingga pukul 24.00 WIB, Sabtu (28/11). Mereka memantau penempelan hologram di formulir sehingga bekerja hingga larut malam.
"Pastinya Polisi masih ramai sampai pukul 12 malam itu di kantor KPU. Kalau kejadian kebakaran ini kan sekitar jam 3 dini hari, Minggu (29/11), ya. Mengenai penyebabnya kita kurang tahu persis ya," kata Syar'i.
Kapolda Kalteng Fakhrizal menuturkan, setiap hari pihaknya mengerahkan satu pleton anggota Polisi untuk mengamankan kantor KPU Kalteng. Namun dia tidak ingin buru-buru menetapkan penyebab kebakaran.
"Kita tidak bisa menduga-duga. Bisa terbakar atau dibakar. Tunggu hasil Labor dari Polda Surabaya yang akan kita datangkan," kata Fakhrizal.
"Penambahan personel tentunya akan kita lakukan mendekati pelaksanaan Pilkada. Sebelumnya personel yang dikerahkan sepertiga dari jumlah pasukan. Pasti kita tambah," kata Fakhrizal.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaTerbukti Pindahkan Perolehan Suara Caleg, Dua Petugas PPK di Lumajang Hanya Diberi Peringatan Keras
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca SelengkapnyaKPU Ungkap Jumlah Pemilihan Ulang pada Pemilu 2019 dan 2024, Berikut Data Perbandingannya
Data itu dibeberkan KPU dalam rapat dengan DPR, Bawaslu dan Kemendagri terkait pelaksanaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Usulkan Anggaran Rp2 Triliun untuk Pilkada Serentak Jateng 2024, Ini Rinciannya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaPerludem Prihatin Sengketa Pemilu di KPU & Bawaslu Papua: Harusnya Provinsi Baru Tak Dibiarkan Sendiri
Data Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaAda Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil
Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.
Baca SelengkapnyaPengamat Siber Temukan Keanehan Data Penghitungan Suara pada Situs KPU
Pengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca SelengkapnyaKPU Jawab Tuduhan Ada Operasi Selamatkan Parpol Tertentu Agar Lolos Parlemen
Tudingan itu muncul karena beberapa kecamatan menghentikan sementara rapat pleno perhitungan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya