Merdeka.com - Rencana reshuffle kabinet terus mencuri perhatian banyak pihak. Sejumlah menteri dianggap layak untuk diganti agar kinerja pemerintahan Jokowi lebih maksimal.

Deputi IV Bidang Politik Kantor Staf Kepresidenan Eko Sulistyo mengaku tidak mau campur tangan mengenai reshuffle. Menurutnya, Kantor Staf Kepresidenan tidak memberikan arahan ataupun masukan kepada Presiden Jokowi soal siapa menteri-menteri yang layak dicopot.

"Kantor presiden tidak berikan satu masukan untuk itu. Justru kita berikan satu masukan di kerangka misalnya titik-titik mana kementerian yang perlu untuk misalnya ada proses yang koordinasi antar kementerian, kurang baik itu kita proses," kata Eko kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/5).

Menurut Eko, reshuffle kabinet adalah kewenangan penuh Presiden Jokowi. Pihaknya hanya sebatas membantu koordinasi antar menteri dan lembaga lainnya supaya lebih maksimal.

Soal reshuffle, Eko menegaskan, wacana itu berasal dari luar lingkungan Istana. Bisa jadi, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat juga telah memberikan masukan ke Presiden Jokowi agar melakukan pergantian menteri.

"Saya pikir kewenangan untuk menentukan reshuffle kabinet ada di tangan presiden," tutup Eko.

Sebelumnya diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sinyal kuat agar dilakukan reshuffle kabinet. Terlebih, usia pemerintahan sudah berjalan selama 6 bulan dan wajar bila ada pergantian menteri untuk menunjang kinerja pemerintahan yang lebih maksimal.