Merdeka.com - Pembentukan kabinet bersih dan profesional merupakan batu ujian utama dari integritas kepemimpinan dan legitimasi politik Presiden Jokowi. Batalnya Jokowi mengumumkan nama-nama menterinya di Tanjung Priok, Rabu (22/10) lalu, menimbulkan isu adanya intervensi dari elite parpol pendukung Jokowi dalam susunan kabinet.

Jika masukan dari KPK tak diindahkan, legitimasi Jokowi di mata publik bisa tergerus. Hal itu jika Jokowi tetap memaksakan memasukan orang-orang yang mendapat tanda kuning atau merah oleh KPK.

"Kemungkinan tergerusnya legitimasi Jokowi bertambah ketika beredar isu bahwa Jokowi memakai nama-nama lama dan bukan profesional terbaik di bidangnya," kata Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Raja Juli Antoni, Jumat (24/10).

Dia menyayangkan munculnya nama Wiranto sebagai kandidat menteri Jokowi. Dia menilai Wiranto terlalu senior. Selain itu Ryamizard Ryacudu yang disebut-sebut bakal menjadi menteri pertahanan juga terlalu kaku dalam berkomunikasi.

"Padahal ada beberapa nama, profesional muda seperti Andi Widjajanto, Rizal Sukma atau Jaleswari Pramoedhawardani, yang selama ini sudah berada di sekeliling Jokowi," jelasnya.

Dia menilai munculnya nama Retno Marsudi sebagai menteri luar negeri sebagai titipan dari elite pendukung Jokowi. Padahal tantangan Kemenlu ke depan bakal lebih berat dan banyak tokoh yang lebih mumpuni.

"Bila melihat kompleksitas reformasi internal yang dihadapi Kemenlu serta tantangan ke depan (Kemenlu sebagai marketing ekonomi Indonesia) Jokowi mestinya bisa memilih calon menteri dari pejabat non-karir seperti Rizal Sukma, Direktur Eksekutif CSIS atau Hikmahanto Juwana (guru besar UI)," bebernya.

Pembentukan kabinet juga, kata dia, perlu memperhatikan aspek struktur sosiologis-kultural bangsa Indonesia. Kelompok minoritas mesti diakomodasi di kabinet. Begitu pula NU dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia mesti diakomodasi di jajaran kabinet.

Jokowi memerlukan dukungan politik dari kedua ormas itu, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Sekaligus guna melibatkan dukungan kedua kedua ormas itu dalam menangkal gerakan Islam radikal yang potensial merusak sendi-sendi kebangsaan Indonesia sebagai negara plural berbasiskan Pancasila.