Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kalau PKS punya Fahri Hamzah, Demokrat punya Ruhut Sitompul

Kalau PKS punya Fahri Hamzah, Demokrat punya Ruhut Sitompul Fahri-Ruhut. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Beberapa waktu lalu, saat kasus suap kuota impor daging sapi sedang panas-panasnya, nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seolah di ujung tanduk. Bagaimana tidak, kasus yang terjadi di Kementerian Pertanian itu, menyeret dan memaksa Luthfi Hasan Ishaaq meninggalkan kursi presiden partai.

Penangkapan Luthfi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) waktu itu juga berjalan dramatis. PKS yang tengah menggelar rapat konsolidasi di kantor DPP Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, mendadak terhenti ketika KPK membawa Luthfi.

Tak berhenti di situ. Saat kasus itu bergulir di tangan KPK, permasalahan justru bertambah rumit. Dari teman dekat Luthfi, Ahmad Fathanah, muncul nama wanita-wanita yang diduga menerima aliran uang dari hasil suap sapi itu. Alhasil, elektabilitas PKS di sejumlah lembaga survei jeblok.

Pimpinan PKS segera mengatur strategi. Usai dilantik sebagai presiden PKS menggantikan Luthfi, Anis Matta segera menggelar safari politik. Hal ini ditujukan untuk mengukuhkan solidaritas kader di daerah.

Selain itu, Anis Matta mengubah slogan partai dari bersih menjadi cinta, kerja, dan harmoni. PKS juga membuat kebijakan bicara satu arah, soal status hukum Luthfi. Artinya, pimpinan PKS menginstruksikan kadernya supaya menyerahkan kasus Luthfi ke kuasa hukumnya.

Di DPR, PKS juga melakukan rotasi besar-besaran, salah satunya Fahri Hamzah. Fahri yang sebelumnya menjadi anggota Komisi VII DPR, dirotasi ke Komisi III menggantikan Indra.

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim mengatakan, Komisi III DPR ini dinilai penting karena bersinggungan langsung dengan hukum. Tak pelak, Fahri yang dikenal vokal dan lantang 'menentang' KPK, dinilai cocok dipasang untuk mengamankan kasus suap impor sapi itu.

"Paling mendasar memang itu, kita membutuhkan teman-teman yang memahami di sana. Tentang penegakan hukum harus kepada itu. Oleh karena itu ada enam org yang mendasar dan dasar hukum, bagi proses penegakan hukum yang komprehensif," kata Abdul Hakim saat dihubungi, Rabu (22/5) lalu.

Fahri memang sering melontarkan pernyataan kontroversial soal KPK. Beberapa waktu lalu, dia berpendapat supaya KPK dibubarkan. Dia beralasan tak percaya adanya institusi superbody dalam demokrasi.

Kalau di PKS ada Fahri Hamzah, di Partai Demokrat ada Ruhut Sitompul. Politikus satu ini juga disebut sebagai vokalnya Demokrat. Saat Demokrat diterpa badai internal waktu lalu, Ruhut seolah tak henti-hentinya bersuara lantang mendukung Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono segera turun gunung menyelesaikan.

Sama seperti PKS yang elektabilitasnya jeblok, Demokrat juga mengalami hal serupa. Kala itu, Anas Urbaningrum yang menjabat sebagai ketua umum, disebut sebagai biang keladi turunnya elektabilitas partai.

Banyaknya kasus korupsi yang menyandera Demokrat, seperti Hambalang dan korupsi PON, dijadikan pembenaran untuk segera mengakhiri kuasa Anas. Terkait hal itu, keberadaan faksi di Demokrat semakin terang. Usaha Ruhut yang vokal mendukung lengsernya Anas, berakhir pahit. Dia pernah diusir paksa dari kongres Demokrat, hingga akhirnya dipecat dari Ketua DPP Bidang Departemen Komunikasi dan Informatika Demokrat.

"Ya (saya telah dipecat), tapi surat resminya belum terima, tidak masalah," kata Ruhut kala itu.

Usai SBY turun tangan, seolah faksi Anas Urbaningrum dibabat habis dari dalam internal Demokrat. Struktural internal dirombak besar-besaran. Kalau dulu di struktural DPP banyak diisi oleh orang Anas, kini telah berganti.

Hal serupa juga terjadi di DPR. Fraksi Partai Demokrat DPR melakukan rotasi besar-besaran. Gede Pasek Suardika yang dikenal sebagai loyalis Anas dan menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR, juga akan kena rotasi. Ruhut mengklaim sebagai pihak yang akan menggantikan posisi itu.

"Ya kalau sudah dihubungi, positif. Tapi belumlah, belum serah terima," kata Ruhut.

Apakah rencana dipasangnya Ruhut juga untuk mengamankan kader Demokrat yang tersangkut korupsi di KPK?

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AHY Curhat di Depan Prabowo: Demokrat Banyak Kehilangan Kursi DPR pada Pileg 2024

AHY Curhat di Depan Prabowo: Demokrat Banyak Kehilangan Kursi DPR pada Pileg 2024

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) curhat bahwa partainya banyak kehilangan kursi dalam pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya
Fahri Hamzah Hembuskan Kabar Menteri NasDem dan PKB Mundur Pekan Ini

Fahri Hamzah Hembuskan Kabar Menteri NasDem dan PKB Mundur Pekan Ini

Mundur demi memantapkan posisi sebagai oposisi dalam Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Dulu Mengkritik Sekarang Memuji IKN, Ini Penjelasan AHY

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan alasan dirinya kini memuji pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

Demokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata

AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Demo Depan DPR, Refly Harun Tolak Paslon Menang karena Curang Hingga Makzulkan Jokowi

Demo Depan DPR, Refly Harun Tolak Paslon Menang karena Curang Hingga Makzulkan Jokowi

Refly Harun juga menegaskan, dirinya tidak ingin pesta demokrasi dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang berpihak.

Baca Selengkapnya
Ramai Petisi Selamatkan Demokrasi dari Kampus, Presiden PKS: Pemangku Kepentingan Harus Introspeksi Diri

Ramai Petisi Selamatkan Demokrasi dari Kampus, Presiden PKS: Pemangku Kepentingan Harus Introspeksi Diri

Presiden PKS Ahmad Syaikhu merespons ramainya civitas akademika dari sejumlah perguruan tinggi yang membuat petisi menyelamatkan demokrasi.

Baca Selengkapnya
Ini Tiga Hakim MK yang Bakal Pimpin Sidang PHPU Pileg

Ini Tiga Hakim MK yang Bakal Pimpin Sidang PHPU Pileg

Ketiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.

Baca Selengkapnya
Jawab Desakan Tiga Eks Petinggi KPK Agar Firli Bahuri Ditahan, Polri Ungkap Masih Penguatan Berkas Perkara

Jawab Desakan Tiga Eks Petinggi KPK Agar Firli Bahuri Ditahan, Polri Ungkap Masih Penguatan Berkas Perkara

Desakan tiga mantan pimpinan KPK itu disampaikan dengan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Selengkapnya
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Baca Selengkapnya