Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menganulir larangan mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada). Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, status seseorang sebagai mantan narapidana tentu mempengaruhi penilaian masyarakat.

Status tersebut juga akan mempersulit yang bersangkutan untuk menjadi pilihan masyarakat, dan rawan menjadi sasaran kampanye hitam.

"Ya tentu persoalannya apa masyarakat mau pilih. Pertanyaannya memang kalau sudah jadi napi memangnya masyarakat mau pilih? Gampang di kampanye hitam tuh," tutur JK, di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (10/7).

Lebih lanjut JK mengatakan, sudah ada undang-undang yang mengatur syarat warga negara dapat maju kepala daerah. "Kan ada undang-undangnya. Ada napi yang memang tidak boleh. Kalau di atas 5 tahun tidak boleh kegiatan politik, ada. Ada juga yang mungkin boleh saja. Saya belum tahu hasilnya," jelas JK.

Sebelumnya, MK memutuskan bahwa Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota (UU Pilkada) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik.

MK juga menghapus Penjelasan Pasal 7 huruf g yang memuat empat syarat bagi mantan narapidana agar bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Penjelasan Pasal 7 huruf g UU Pilkada berbunyi 'Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.'

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan ketentuan tersebut bentuk pengurangan hak yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu dan tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP hak memilih dan dipilih dapat dicabut dengan putusan pengadilan.

UU tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan sesuai Pasal 28 UUD 1945.

MK menyatakan pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (notoir feiten) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih mantan narapidana atau tidak.

Apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik, maka berlaku syarat kedua putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya.

Permohonan ini diajukan oleh dua mantan terpidana, Jumanto dan Fathor Rasyid. Mereka menilai Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k UU Pilkada sewenang-wenang dan seolah pembentuk UU menghukum seseorang tanpa batas waktu.

Namun, putusan MK tersebut tidak bulat karena dua anggota majelis menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Dua hakim itu adalah Maria Farida Indrati dan I Dewa Gede Palguna.