Merdeka.com - Pascareformasi, rencana kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hampir selalu menjadi medan peperangan politik antara pemerintah yang berkuasa dengan partai oposisi di parlemen.

Tidak hanya di tataran elite politik, rakyat di bawah pun bergolak turun ke jalan untuk menentang pencabutan subsidi BBM, kendati sebagian masyarakat kelas menengah ada yang bersikap sebaliknya.

Dalam rencana kenaikan harga BBM, yang menurut Wapres Jusuf Kalla (JK) akan dilakukan November ini, polemik mulai muncul. Rakyat dan mahasiswa mulai turun ke jelan.

Namun, di tataran partai politik, terjadi hal unik, yakni mereka yang dulu menentang kenaikan harga BBM sekarang mendukung karena berada di dalam pemerintahan. Sebaliknya, mereka yang dulu mendukung kenaikan harga BBM karena sedang berkuasa, kini menolak pencabutan subsidi ketika menjadi oposisi.

Berikut jungkir balik sikap politik partai-partai terhadap isu kenaikan harga BBM:

PDI Perjuangan

Saat menjadi oposisi selama 10 tahun, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hampir selalu menolak rencana pemerintahan SBY-Boediono menaikkan harga BBM. Terakhir, partai banteng ini juga menolak kenaikan BBM pada tahun lalu.Penolakan PDIP terhadap kenaikan BBM tahun lalu tertulis jelas dalam surat instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri bernomor :386/IN/DPP/VI/2013 perihal Penolakan Kenaikan BBM.Kini, ketika menjadi partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, PDIP secara resmi belum bersuara, meski sebagian kader seperti Maruarar Sirait, Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka tetap bersikap menolak.Ketika ditanya Rabu (5/11) lalu, Megawati memilih untuk bungkam soal rencana kebijakan kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK. Megawati menegaskan dirinya tidak relevan menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan tersebut."Oh saya tidak ada relevansinya," kata Megawati usai memberi sambutan dalam acara ulang tahun Yayasan Pembina Anak Cacat (YPAC) ke-60 di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Partai Demokrat

Selama berkuasa selama 10 tahun dengan menyokong Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden, Partai Demokrat jelas selalu mendukung semua kebijakan partainya tersebut. Tak terkecuali dalam kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan sebanyak 4 kali selama rezim SBY-Boediono berkuasa.Pada 2012 atau sekitar setahun sebelum kenaikan harga BBM Juni 2013, Anas Urbaningrum, ketua umum Partai Demokrat yang kini jadi dipenjara karena korupsi, pernah memuji SBY sebagai satu-satunya presiden yang bisa menaikkan, tetapi juga bisa menurunkan harga BBM.Bedanya lagi, kata Anas, "Presiden-presiden sebelum SBY ketika menaikkan harga BBM, tidak dibarengi perlindungan untuk masyarakat miskin."Namun itu sikap politik Demokrat dulu. Kini setelah menjadi oposisi dan Anas dibui karena korupsi, Partai Demokrat melalui Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dengan tegas menolak rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM.Menurut Ibas, harga minyak dunia saat ini sedang turun. Karena itu, putra bungsu SBY itu tak melihat keharusan pemerintah Jokowi untuk mencabut subsidi BBM.Tak hanya itu, Ibas dengan tegas menolak jika Jokowi benar-benar bakal menaikkan harga BBM."Bahwa kalau memang kondisi saat ini dalam keadaan stabil atau (harga minyak) lebih rendah ya buat apa melakukan pengurangan subsidi," ujar Ibas di Gedung DPR kemarin.

Partai Gerindra

Partai Gerindra menjadi satu-satunya partai yang belum pernah memerintah sejak didirikan menjelang Pemilu 2009 lalu. Meski terus menjadi oposisi selama satu periode pemerintahan SBY-Boediono, sikap partai besutan Prabowo Subianto ini berubah-ubah dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM.Catatan merdeka.com, pada hiruk pikuk rencana kenaikan harga BBM pada 2012, Gerindra menolak kebijakan SBY tersebut. Bahkan dalam rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR pada Senin 26 Maret 2012, Gerindra walk out untuk menolak kenaikan BBM. Sementara, Fraksi PDIP yang juga menolak saat itu justru tetap ikut dalam pembahasan.Kemudian, saat partai oposisi terbesar, PDIP menggelar longmarch menolak kenaikan BBM, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto melarang kadernya ikut-ikutan turun ke jalan. Menurut dia, pembahasan masih bisa dilakukan lewat parlemen, bukan cara-cara parlemen jalanan.Namun menjelang kenaikan harga BBM pada Juni 2013, sikap Gerindra balik arah. Di momen setahun menjelang Pemilu 2014 itu, Prabowo yang dikenal keras menentang kebijakan SBY, mendadak lunak dan bahkan mendukung rekan seangkatannya di Akademi Militer 1973 itu untuk menaikkan harga BBM."Saya kira BBM bagaimana pun terpaksa dinaikkan. Beban sudah terlalu berat bagi ekonomi nasional," kata Prabowo saat menghadiri seminar nasional memperingati hari kebangkitan nasional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, 30 Mei 2013 lalu.Anehnya, meski Prabowo sudah menyatakan mendukung kenaikan BBM, pada voting rapat paripurna pengesahan APBN-P 2013 pada 17 Juni 2013, semua anggota Fraksi Partai Gerindra menolak kenaikan harga BBM.Kini menyikapi rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK, Partai Gerindra yang menjadi pemimpin Koalisi Merah Putih (KMP) dengan tegas menolak. Sepertinya sikap Gerindra juga akan diikuti oleh partai anggota KMP yang lain.

Partai Golkar

Sikap Partai Golkar dam menyikapi rencana kenaikan harga BBM juga berubah-ubah, khususnya dalam hiruk pikuk pada 2012 sampai akhirnya BBM naik pada Juni 2013. Di bawah komando Aburizal Bakrie (Ical), Golkar awalnya mendukung, bahkan sempat mengusulkan kenaikan harga Rp 2.000.Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR saat itu Jafar Hafsah."Jadi ketum Golkar tidak pernah mengatakan tidak setuju, dia malah mengusulkan kenaikan BBM bisa Rp 1.500 atau lebih, malah bisa Rp 2.000," ujar Jafar kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, 29 Maret 2012.Namun sepertinya, bocoran dari Jafar itu tidak disukai Ical. Pemilik Grup Bakrie itu lantas mengeluarkan pernyataan bahwa partainya akan menolak kenaikan harga BBM. Kemarahan Ical itu lantas disikapi Anas Urbaningrum, ketua umum Partai Demokrat ketika itu, dengan mencopot Jafar sebagai ketua fraksi Demokrat DPR.Selanjutnya, setelah kemarahan itu reda, Fraksi Partai Golkar mendukung rencana kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintahan SBY-Boediono. Dalam voting terbuka di sidang paripurna DPR pengesahan RAPBN 2013 pada 17 Juni 2013, semua anggota Fraksi Partai Golkar mendukung kenaikan harga BBM.Kini menghadapi rencana pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM, Golkar yang berada di luar pemerintah belum menyatakan sikap tegas. Ical, sang ketua umum yang kini juga menjadi ketua presidium Koalisi Merah Putih, hanya pernah mengatakan rencana kenaikan harga BBM adalah ujian pertama untuk Presiden Jokowi.        "Ini the first test bagi Jokowi-JK, apakah mereka bisa menjelaskannya kepada rakyat atau tidak," kata Ical pada 24 Oktober lalu.