Jokowi: UU MD3, persoalan elite yang berimbas ke masyarakat
Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak gugatan terhadap uji materi UU MD3. Setelah ditolak MK, Jokowi menyerahkan kepada masyarakat apa manfaat UU MD3.
"Kami hormati keputusan MK. Tapi nanti masyarakat yang menilai sebetulnya dengan UU MD3 ini masyarakat diuntungkan atau tidak," kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (30/9).
Secara tidak langsung UU MD3 ini akan berdampak pada kepentingan masyarakat. "Tentu saja ini persoalan elite yang berimbas ke masyarakat. Imbasnya ya enggak tahu, kan belum pembagian pemilihan ketua, komisi kan belum dilakukan. Saya enggak bisa komentar," ujarnya.
Dalam UU MD3 mengatur bahwa pimpinan alat kelengkapan dewan, khususnya ketua DPR tidak otomatis berasal dari partai pemenang pemilu, PDI Perjuangan. Sebab pemilihan akan dilakukan secara musyawarah mufakat, dan ini memungkinkan partai lain dapat menjadi ketua DPR.
Jokowi mengatakan, seharusnya PDIP mendapatkan kursi ketua DPR karena sebagai partai pemenang Pemilu 2014. "Ya logikanya lucu banget. Yang menang malah jadi oposisi di parlemenkan lucu," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaMaruarar Sirait mengundurkan diri dari PDIP setelah bergabung sejak 1999.
Baca SelengkapnyaMahfud MD menyerahkan surat pengunduran diri dari Menko Polhukam pada Kamis (1/2) kemarin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaNamun, kemajuan tersebut berdampak pada tingginya utang negara.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaIa menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran untuk riset, khususnya di perguruan tinggi pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca Selengkapnya