Jokowi selalu mengelak soal seleksi Kapolri
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal menggantikan Jenderal Sutarman. Penunjukan yang merupakan hak prerogatif presiden itu pun menuai banyak kecaman.
Pemilihan alumni terbaik Akpol tahun 1983 itu disinyalir akibat kedekatan dirinya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Budi Gunawan pernah menjadi ajudan ketika Megawati menjadi presiden.
Penunjukan Budi Gunawan pun menuai kontroversi. Apalagi Budi Gunawan diduga sebagai salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki rekening gendut.
Oleh sebab itu, banyak kalangan menyayangkan kebijakan Presiden Jokowi yang tak melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan calon Kapolri.
Berikut cara mengelak Jokowi terkait seleksi calon Kapolri seperti dihimpun merdeka.com, Selasa (13/1):
Jokowi: Calon Kapolri hak prerogatif presiden
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan telah memilih Komjen Budi Gunawan sebagai satu-satunya calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Budi maju sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.Sebelum memilih calon tersebut, Jokowi mengaku sudah meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menilai Budi Gunawan. Setelah itu, Jokowi menggunakan haknya sebagai kepala negara untuk menentukan pilihannya."Sudah dari kompolnas, hak prerogatif saya, saya pakai, saya pilih, saya sampaikan ke dewan, sudah," ujar Jokowi saat kunjungan di PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/1).
Jokowi soal Kapolri: Masa saya pilih yang jauh?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan salah satu alasan memilih Komjen Budi Gunawan sebagai satu-satunya calon Kapolri karena faktor kedekatan. Faktor tersebut menurutnya penting untuk memberikan rasa nyaman kepada dirinya."Masa saya pilih yang jauh?" ujar Jokowi saat kunjungan ke Galangan Kapal PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (10/1).Budi Gunawan diketahui merupakan ajudan Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Komjen Budi Gunawan pun adalah alumni terbaik Akpol tahun 1983.
Jokowi mengelak diminta libatkan KPK & PPATK
Komisaris Jenderal Budi Gunawan, menjadi satu-satunya calon yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Jenderal Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pemilihan itu diprotes banyak pihak.Jokowi enggan banyak bicara soal tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)."Nanti kalau saya jawab larinya ke tempat lain," elak Jokowi saat peninjauan di PT Pindad, Bandung, Senin (12/1).Saat ditanya mengenai alasan memilih Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, Jokowi kembali mengungkapkan nama tersebut diperolehnya berdasarkan usulan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Dia pun menyerahkan proses selanjutnya kepada lembaga legislatif."Itu kan dari Kompolnas memberikan usulan kepada saya. Nah, dari sana kita pilih, dan dari sana silakan, kita tunggu dari DPR," ujar Jokowi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Mendadak Ogah Singgung Angka Hingga Sebut Nama Kapolri dan Panglima TNI, Ada Apa?
Selain tak mau menyebut nama Kapolri dan Panglima TNI, Jokowi enggan berbicara soal angka.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kepada Jokowi, Kapolri Beberkan Konsep Polres Khusus IKN
Polres Khusus Kawasan IKN ini, akan memberikan pelayanan kepolisian terhadap enam kecamatan.
Baca SelengkapnyaJokowi Diseret Dalam Sengketa Pilpres 2024, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya