Jokowi sebut Kartu Indonesia Sehat dan BPJS tak bertentangan

Merdeka.com - Calon presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan, penerapan Kartu Indonesia Sehat (KIS), seperti yang dia janjikan dalam kampanye, tidak akan berbenturan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Karena KIS adalah kartu yang akan dimiliki masyarakat, sebagai perpanjangan tangan BPJS.

"Gak (bertentangan). Bertentangan bagaimana? Dalam pelaksanaannya mestinya supaya sampai betul-betul ke masyarakat sistemnya sistem kartu," jelas Jokowi di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis (12/6).

Dia menambahkan, BPJS dan KIS akan berjalan berdampingan. Sebab KIS adalah program yang dijalankan, sedangkan BPJS menjadi lembaga yang menaungi program. Karena itu, Jokowi mengatakan, yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah pembangunan sistemnya.

"Ya dua-duanya ini kan BPJS lembaganya, sistemnya ini yang kita bangun, dengan kartu tadi," tutupnya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan ada dua permasalahan utama bagi rakyat Indonesia: pendidikan dan kesehatan. Menyadari hal ini, Jokowi menyiapkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), mirip programnya yang pernah dibuat waktu memimpin Solo dan Jakarta.

Di hadapan kiai kampung di Ponpes Bustanul Ulum, Tasikmalaya, Jokowi mengungkapkan saat menjadi wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta, dia selalu melakukan survei di lapangan. Hasilnya adalah para ibu mengeluhkan mengenai pendidikan anak mereka yang tidak selesai hingga SMA/SMK.

"Akan ada tambahan biaya untuk buku, seragam, sepatu dan lain-lainya. Sistem ini sudah saya jalankan waktu jadi wali kota dan gubernur. Ini sudah dibuktikan. Kalau yang lainkan akan-akan, 'saya akan saya akan'. Ini cuma di provinsi yang di nasionalkan," tegas Jokowi .

Untuk permasalahan kesehatan, Jokowi telah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang merupakan bentuk dari pengembangan dari Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang pernah diterapkan saat dirinya menjadi gubernur DKI Jakarta.

"Waktu Jakarta ada Kartu Jakarta Sehat, rumah sakit di Jakarta langsung penuh, bahkan kamarnya sampai gak cukup dan menunggu. Ini berarti ada banyak yang menahan sakitnya karena tidak memiliki biaya," ungkapnya.

Jokowi mengungkapkan, kedua program ini harus menggunakan kartu untuk mempermudah dalam kontrol keuangan. Bila tidak menggunakan kartu, dia khawatir dana tidak akan tepat sasaran. Sebab bisa dialihfungsikan untuk kepentingan beberapa oknum.

"Mengapa sistem kartu? Karena kontrolnya gampang. Kalau gak dananya lari kemana-mana. Kalau yang lainkan akan, kalau akan sih gampang aja. Ini sudah kita jalankan. Insya Allah nanti saya dan JK diberi amanah, dan kartu ini yang akan kita berikan kepada masyarakat. Kalau di kota sih biasa, tapi kalau buat di daerah penting banget," tutupnya.