Merdeka.com - Presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) sempat merencanakan untuk merampingkan postur kabinetnya. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan. Karena pengurangan menteri tidak menjamin adanya efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jokowi mengungkapkan, jika menteri dikurangi dari postur sebelumnya, 34 kementerian, bukan berarti dapat mengefisiensikan APBN. Sebab staf yang berada di bawah kementerian yang dihapus, tidak ikut terhapus. ‎Dan dia menilai, langkah penghapusan menteri bukan cara yang efisien dan efektif.

"Kalau memang dihapus. Kalau memang dalam rangka efisiensi seperti dulu malah tidak berhasil. Karena stafnya masih tetep, yang hilang menterinya cuman satu. Kementerian memang hilang dua tapi bawahnya tetep. Staf-stafnya juga ditarik kementerian yang lain. Apa efisiensinya? Hanya menghapus menteri saja," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).

Menurutnya, penghapusan menteri akan sangat berpengaruh ketika orang-orang atau staf yang berada di bawahnya dapat terhapuskan juga. Sehingga, Jokowi kini lebih fokus dalam membentuk pemerintahan yang kuat. Karena dirinya menginginkan menterinya dapat mengerjakan program kerjanya masing-masing secara maksimal.

"Yang namanya efisiensi itu bawah dan atas terjadi pengurangan biaya aparatur. Itu efisiensi, itu lebih baik. Kalau saya bagaimana kabinet ini kuat dan semuanya harus bekerja. Itu yang paling penting," tutupnya.‎