Jokowi diminta tak tunjuk Ketum parpol jadi Cawapres, ini alasannya
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha menyarankan, Joko Widodo jangan menunjuk calon wakil presiden dari Ketua Umum Partai. Sebab, hal itu bakal merusak koalisi yang telah dibangun.
"Jangan Ketua Umum Partai. Kalau dari Ketum Partai akan merusak konsolidasi dan soliditas koalisi. Terutama belum tentu PDIP terima," ujar Hanta di Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6).
Hanta menambahkan, cawapres yang bakal menang di 2019 nanti, berpotensi menjadi capres di 2024. Karenanya, bakal mengancam partai lain yang tokohnya tidak terpilih. Partai yang diuntungkan dengan efek ekor jas (coat tail effect), hanya yang tokohnya ditunjuk Jokowi.
"2019 Nanti cawapres, kemudian menang jadi wapres, ini kan akan menjadi capres kuat di 2024 nanti dan itu berbahaya bagi partai lain," imbuhnya.
Menurut Hanta, Jokowi butuh tokoh yang mampu mendongkrak elektabilitasnya. Karena sebagai petahana meski elektabilitas masih unggul, tapi posisinya belum aman. Apabila ingin menunjuk tokoh partai, kata dia, cari yang bukan ketua umum.
"Jadi sebaiknya orang non partai atau orang partai yang bukan ketum. Tapi dia punya modalitas elektoral," kata dia.
Diketahui, sejumlah Ketua Umum Partai mengantre sebagai cawapres Jokowi. Sebut saja Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PPP Romahurmuziy, dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Bahkan Muhaimin telah mendeklarasikan sepihak relawan Jokowi-Imin (JOIN).
Di lain pihak, pesaing Jokowi, Prabowo Subianto juga masih mencari siapa pendampingnya. Berbeda dengan Jokowi, Prabowo dinilai lebih baik memilih cawapres dari tokoh partai. Hal tersebut demi keberlangsungan koalisi.
"Justru pak Prabowo itu karena beliau Gerindra, wakilnya bisa jadi harus terpaksa memilih orang partai misalnya dari PKS atau dari PAN atau Demokrat," kata Hanta.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaWacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaTernyata Ini Alasan Jokowi Bagi-Bagi Bansos Beras Jelang Pilpres 2024
Presiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaBeda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?
Mana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'
Baca Selengkapnya