Jokowi bilang kerja kerja, KIH malah telat setor anggota fraksi

Merdeka.com - Rapat paripurna DPR kemarin akhirnya mengesahkan anggota Komisi dari fraksi-fraksi DPR. Namun belum seluruh fraksi menyerahkan nama-nama anggotanya di komisi I sampai XI.

Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS sudah menyerahkan nama anggotanya. Sementara PDIP, PKB, NasDem, Hanura dan PPP belum menyerahkan nama dengan alasan menunggu kabinet Presiden Jokowi terbentuk.

Rapat sempat diskors karena partai kubu Jokowi meminta pengesahan ditunda. Akan tetapi, setelah disepakati, bagi fraksi yang belum siap bisa menyusul dan yang sudah siap resmi disahkan.

"Apakah nama-nama yang sudah ditetapkan dan diajukan ke Kesekjenan dapat disetujui," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10). "Setuju," jawab mayoritas anggota dewan.

Taufik pun menutup rapat dengan mengesahkan lima anggota fraksi yang sudah memberikan nama-nama anggota di komisi. Bagi yang belum, Taufik meminta agar segera menyerahkan nama anggotanya.

Rapat paripurna yang hanya menetapkan anggota fraksi di komisi tersebut sempat berjalan alot. Penyebabnya, Koalisi Indonesia Hebat belum siap menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan dimasukkan ke dalam komisi-komisi di DPR.

Terjadi perdebatan dan hujan interupsi di rapat paripurna. Koalisi Merah Putih tetap ngotot ingin paripurna langsung sahkan susunan anggota komisi kemudian lanjut dengan pemilihan pimpinan di komisi.

"Yang tidak siap tidak boleh menyandera fraksi lain yang sudah siap, kalau berlarut ini akan menjadi kesan negatif kepada rakyat," kata Wasekjen PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/10).

Yandri bahkan menyindir pidato Presiden Jokowi yang meminta seluruh rakyat dan lembaga negara untuk langsung bekerja. Sementara fraksinya di DPR, justru ingin menunda pengesahan komisi yang bertujuan agar anggota DPR cepat bekerja.

"Kalau tunda terus seolah kita tidak siap. Sementara Presiden Jokowi bilang kerja kerja dan kerja padahal ini menetapkan nama saja," sindir Yandri.

Sementara itu, salah satu pimpinan sidang paripurna Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ikut interupsi. Menurut dia, dari lobi pimpinan sudah tidak ada lagi alasan penundaan dan semua fraksi menyatakan siap.

Fahri menolak jika penundaan dilakukan karena Jokowi belum mengumumkan kabinet seperti alasan Koalisi Indonesia Hebat yang belum siap serahkan nama anggota di komisi.

"Dalam sistem presidensial, legislatif atau parlemen itu independen dari eksekutif, jadi tidak ada istilah menunggu pengumuman kabinet," kata Fahri.