Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi batal umumkan menteri gara-gara peringatan KPK

Jokowi batal umumkan menteri gara-gara peringatan KPK Wartawan selfie di Pelabuhan Tanjung Priok. ©2014 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Presiden Jokowi batal mengumumkan kabinet di Dermaga 300 Tanjung Priok, Jakarta Utara. Padahal sejumlah persiapan telah dilakukan. Biro Pers Istana juga sudah membawa wartawan stand by ke Tanjung Priok.

Sudah tampak sebuah panggung lengkap dengan sound system dan pengamanan ekstra. Tapi tiba-tiba lampu dimatikan.

Tanpa penjelasan, acara itu dibatalkan.

Belakangan, PDIP mengaku jika pengumuman menteri ditunda karena laporan KPK dan PPATK. Diduga ada beberapa nama menteri yang masuk pantauan KPK dan nyaris dicokok.

Rabu (22/10) sore, ketua KPK Abraham Samad memang mengaku datang ke KPK untuk memberikan rekam jejak sejumlah tokoh yang akan masuk kabinet Jokowi.

"Iya saya tadi ke istana," kata Abraham Samad saat dikonfirmasi di KPK.

Dia bahkan meyakini tak lama lagi nama-nama masuk dalam daftar hitam itu bakal menjadi pesakitan di balik jeruji.

Berikut fakta-fakta seputar peringatan KPK untuk Jokowi:

Menteri kategori merah & kuning

Ketua KPK Abraham Samad menyatakan beberapa calon menteri Presiden Joko Widodo yang bermasalah, lolos dari lembaga penegak hukum. Dia bahkan meyakini tak lama lagi nama-nama masuk dalam daftar hitam itu bakal menjadi pesakitan di balik jeruji."Posisi KPK kan sudah memberi rekomendasi ya. Ada merah, ada kuning. Kadarnya mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Kalau merah satu tahun, kalau kuning bisa dua tahun. Begitu," kata Samad kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10).Samad berharap Jokowi mau mendengarkan masukan KPK. Sebab menurut dia, baik yang masuk daftar merah dan kuning memang tidak layak menjabat pada posisi penting."Antara merah dan kuning itu sama. Tidak ada yang boleh jadi menteri," ujar Samad.

Jangan pilih koruptor

Jokowi tidak bakal bisa membangun pemerintahan bersih bila mengabaikan saran dan penjelasan KPK tentang beberapa calon menterinya yang masuk daftar hitam. Ketua KPK Abraham meminta Jokowi benar-benar memperhatikan data yang diberikan KPK."Pastilah kabinet itu akan mencerminkan, dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih, begitu. Sederhana saja," kata Abraham Samad di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (22/10).Samad menyatakan, KPK tidak terpengaruh dengan tekanan politik saat ini. Apalagi menyangkut polemik calon menteri Jokowi yang bermasalah. Menurut dia, sampai saat KPK akan bekerja lurus di koridor hukum buat menindak siapapun pihak terindikasi berbuat rasuah.Meski demikian, Samad menilai pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden, bila nantinya tetap memilih orang-orang yang ditengarai memiliki catatan kelam. Dia berharap supaya Indonesia dipimpin oleh orang-orang bertanggung jawab dan bersih."Seperti saya sudah jelaskan kita menghargai hak prerogatif presiden. Tapi tentu kita punya argumen-argumen juga, punya posisi yang akan kita tentukan di kemudian hari ketika nama-nama itu dilantik ya," sambung Samad.

Jokowi akui 8 calon menteri bermasalah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan rekomendasi dari KPK dan PPATK terkait nama-nama menteri. Hasil analisa dari KPK dan PPATK, ada 8 nama calon menteri yang tidak direkomendasikan."Ada 8 nama yang tidak diperbolehkan, tidak bisa disebutkan," kata Jokowi di halaman Istana Negara Jakarta, Rabu (22/10).Jokowi menegaskan, delapan nama itu akan diganti. "Ya diganti," tegasnya.Untuk waktu pengumuman kabinet, Jokowi masih merahasiakan. Dia menegaskan, akan mengumumkan calon menteri secepatnya.

Jokowi cek ulang calon menteri

Wasekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, pembatalan pengumuman kabinet menteri oleh presiden Joko Widodo karena nama-nama calon menteri yang masuk ke dalam pemerintahannya masih digodok Jokowi.Menurut Hasto, salah satu pertimbangannya dari rujukan dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Beberapa nama-nama yang sebelumnya disampaikan pada PPATK dan KPK dilakukan pengecekan pada nama tersebut. Presiden diberikan waktu 14 hari dari pengambilan sumpah. Seluruh menteri dipastikan melaksanakan visi-misi presiden, maka pendalaman yang matang," kata Hasto di rumah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu (22/10) malam.Dengan alasan itulah, membuat pengumuman yang direncanakan malam ini dibatalkan. Kendati begitu, anggota tim transisi ini yakin, beberapa nama yang sudah disodorkan ke DPR RI tak banyak mengalami perubahan.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!

Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

Kritik Jokowi, Ketua BEM KM UGM Pastikan Tidak Ada Muatan Politik Praktis

BEM KM UGM telah membuat kajian setebal 300 halaman yang berisikan isu-isu komprehensif.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya

Jokowi Lantik 9 Anggota KPPU Periode 2023-2028, Ini Daftarnya

Jokowi membimbing sembilan anggota KPPU mengucapkan sumpah jabatan

Baca Selengkapnya
Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK

Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Jokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.

Baca Selengkapnya