JK ungkap pertimbangan 16 kursi menteri untuk parpol
Merdeka.com - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan alasannya soal jatah 16 kursi di kabinetnya untuk profesional partai politik. Menurut JK, tak masalah jika partai politik duduk di kursi pemerintahan, namun harus tetap proporsional.
"Jangan lupa parpol kan tetapi yang proporsional," ujar JK usai menonton Tabula Rasa di Epicentrum XXI, Jakarta, Senin (15/9).
JK mengatakan komposisi profesional untuk parpol itu merupakan realitas berpolitik dan berdemokrasi di negara ini. Di dalam pemerintahan, kata JK, wajar jika ada perwakilan partai politik.
"Pertimbangannya kan realitas politik, realitas kita demokrasi yang perwakilan, maka harus ada hubungan antara pemerintahan dan DPR," ujarnya.
JK menampik komposisi menteri tersebut merupakan bagi rata antara partai politik yang mendukungnya. "Bukan," tegas JK.
Seperti diberitakan, Presiden terpilih Jokowi memutuskan postur kabinet tetap berjumlah 34 kementerian negara, termasuk tiga kementerian koordinator. 34 Kursi menteri itu bakal terdiri dari 18 profesional murni, dan 16 profesional dari parpol.
Jokowi belum mengungkapkan nomenklatur kementerian negara tersebut.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaPara pedagang konveksi di Pasar Tanah Abang dan PD Jaya Pasar Senen Jakarta mengalami penurunan penjualan produk alat kampanye.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi perintahkan Bapanas stok beras kemasan 5 kg di ritel modern tersedia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
belum ada pembahasan kabinet, karena koalisi pendukung Prabowo-Gibran menghormati KPU.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaMerespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.
Baca Selengkapnya